Depo Pertamina Ancam Keselamatan Warga, DPRD Akan Bersurat ke Pusat untuk Dievaluasi

<strong>diswaysulselcom</strong> - DPRD Sulawesi Selatan akan menyurat ke pusat untuk meminta dilakukan evaluasi mengenai lokasi depo PT Pertamina Makassar yang berpotensi terjadi resiko dan bisa saja sewaktu - waktu menjadi ancaman warga. Apalagi lokasinya dekat dengan pemukiman penduduk hanya dibatasi pagar dan jalan yang berlokasi di Kecamatan Ujung Tanah. Evaluasi tersebut penting untuk dilakukan karena insiden terhadap depo pernah terjadi. Antaranya meledaknya depo atau Terminal Bahan Bakar Minyak (TBBM) Plumpang, Koja, Jakarta Utara, milik PT Pertamina (Persero) pada Maret 2023 lalu. Peristiwa ini menewaskan sekitar 33 orang. Ini disampaikan Ketua Komisi D DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi kepada wartawan seusai melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Dinas ESDM, PT. Pertamina Makassar, aliansi mahasiswa dan warga yang berlangsung di gedung DPRD Sulsel, Jumat, (8/9/2023). Rachmatika Dewi mengatakan, tindak lanjut RDP tersebut pihaknya akan melakukan konsultasi ke Kementerian terkait. Ini juga sesuai instruksi Presiden Jokowi mengenai lokasi TBBM Pertamina untuk dievaluasi pasca insiden depo Plumpang Jakarta. "Instruksi Presiden yang tidak boleh sebenarnya berada di dalam kawasan permukiman, ini akan menjadi acuan yang kita berikan kepada kementerian yang kemudian dilakukan audit dan evaluasi terkait depo yang ada di Ujung Tanah," ujar Rachmatika Dewi yang akrab disapa Cicu. Selain itu diakui Cicu, pihaknya juga akan merekomendasikan dilakukan RDP dengan di DPRD Kota Makassar mengenai evaluasi depo tersebut. Mengingat lokasinya ada di Kota Makassar dan melihat apakah lokasi depo tersebut sudah sesuai dengan Rancangan Tata Ruang Wilayah (RTRW). "Depo kan berada di kota Makassar, disitu memang harus dilakukan oleh pemerintah kota," tukas Legislator NasDem itu. Terpisah Staf Humas Pertamina MOR VII, Romy tinggal mengikuti rekomendasi yang dilakukan DPRD Provinsi. Adapun adanya instruksi Presiden Jokowi mengenai evaluasi terhadap depo yang dekat dengan pemukiman penduduk, Romy enggan berkomentar. "Kita tinggal mengikuti. (Soal instruksi Presiden soal evaluasi Depo?) Kita mengikuti saja," singkatnya. Diketahui berdasarkan hasil kajian Public Policy Network (Polinet) menemukan, lokasi Depo Pertamina Makassar cukup menjadi ancaman bagi warga apabila tidak segera dilakukan evaluasi. Apalagi sudah ada beberapa insiden depo Pertamina yang meledak dan menelan korban jiwa. Dari riset Polinet yang diekspose Juli 2023 lalu, keberadaan Depo Pertamina di Kecamatan Ujung Tanah ditengarai jaraknya disesuai standar dengan pemukiman penduduk. Yakni di bawah standar minimum 60 meter sesuai standar API dan maksimum 122 meter sesuai standar NFPA. Di mana jarak Depo Pertamina hanya berjarak kurang lebih 19 meter. Sehingga Polinet menawarkan dua opsi alternatif kebijakan yang dapat dilakukan oleh Pertamina dan Kementerian BUMN. Pertama, pemindahan Depo Pertamina Makassar yang dilakukan dengan menghadirkan tempat dan teknologi baru menjamin pengelolaan berkualitas serta memenuhi standar risiko perusahaan internasional. Kedua, relokasi masyarakat sekitar.*** &nbsp;

Sumber: