PKB Sulsel Kesampingkan Ideologi untuk Mendulang Suara

<strong>diswaysulsel.com, MAKASSAR </strong>- Menghadapi momentum politik di 2024 mendatang beragam cara mulai dilakukan para politisi untuk mendulang suara sebanyak - banyaknya.  Bahkan untuk mengoptimalkan upaya tersebut berbagai segmen pun disasar oleh mereka. Fenomena yang ada, tak jarang politisi maupun partai tidak sejalan dengan ideologi untuk  mendekatkan diri ke pemilih. Seperti aktif melakukan silaturahmi dengan kelompok tertentu meskipun berbeda latar belakang. Ini mulai terjadi dari skala nasional hingga lokal. Teranyar yang cukup menyita perhatian publik ketika bakal calon wakil Presiden, Muhaimin Iskandar bertandang ke warga Muhammadiyah Makassar pada akhir September 2023. Saat itu, Muhaimin yang merupakan Nahdatul Ulama (NU) tulen secara  terang - terangan meminta dukungan ke warga Muhammadiyah. Ini pun disambut hangat  warga Muhammadiyah. Padahal  NU dan Muhammadiyah kerap berbeda pandangan yang efeknya sangat terasa di kalangan umat Islam, utamanya ketika awal Ramadan, Syawal, Zulhijjah dan sebagainya. Ketua PP Muhammadiyah Makassar, Awang Darmawan mengatakan, kunjungan Muhaimin Iskandar saat itu,  kapasitasnya sebagai tokoh politik sekaligus pimpinan DPR RI. Adapun yang mengaitkan kunjungan Muhaimin merupakan agenda Pilpres, kata Awang, pihaknya membuka ruang kepada semua figur. "Kami membuka diri kepada semua pihak untuk menjalin silaturahmi," singkat Awang. Selain itu, untuk mendapatkan sokongan dukungan di Pemilu nanti, sejumlah partai politik yang berideologi Islam, kini melebarkan 'sayapnya' dengan merekrut orang - orang  dari non-muslim. Bahkan menjadikan pengurus di partainya. Seperti partai politik berstatus petahana di Senayan, yakni PKS, PKB, PAN dan PPP, mereka gencar membangun jaring struktur di Toraja Utara dan Tana Toraja yang notabene mayoritas non-muslim. Ketua DPW PKS Sulsel Amri Arsyid mengatakan PKS punya tekad untuk berkontribusi di daerah yang penduduknya mayoritas non muslim. "Ada dua target utama yang kita inginkan selain kursi. Sebenarnya adalah kita menginginkan PKS itu bisa berkontribusi untuk daerah-daerah yang relatif penduduk muslimnya itu minoritas," kata Amri belum lama ini. Upaya partai tersebut tidak lepas dari keinginan untuk mendapatkan basis di wilayah tersebut. Apalagi PKB, PKS, PAN dan PPP,   sejak pemilihan langsung dilaksanakan 2004 silam, tidak pernah mendapatkan kursi di daerah itu. Ini tidak lepas dari kentalnya politik identitas. Manajer Strategi dan Operasional Jaringan Suara Indonesia (JSI), Nursandy Syam mengatakan, pola Politik Identitas  Pemilu mendatang sulit untuk ditekan. Pasalnya, Politik Identitas  kerap dijadikan rujukan bagi masyarakat dalam menentukan pilihan. " Pendekatan seperti itu sulit dihindari, sebab sebagian warga pemilih kita, masih menjadikan Identitas Politik sebagai  preferensi dalam menentukan pilihan politiknya, " katanya. Namun, menurut Nursandy,  Politik Identitas secara langsung tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap elektoral. Kecuali pengelolaan isu tersebut bisa merambat hingga ke akar rumput. "Pengaruh politik identitas sangat relatif. Besar kecilnya dampak elektoral yang ditimbulkan sangat tergantung dari cara mengkonstruksi, pengelolaan dan pendistribusian isu ke akar rumput." "Politik identitas ibarat dua sisi mata pisau. Bisa mengiris lawan namun bisa juga melukai tuannya dan menimbulkan gejolak sosial. Sebab itu, menggunakan pendekatan ini memerlukan pertimbangan yang matang, " pungkasnya. (Bar)

Sumber: