TPN Ganjar-Mahfud Dukung Film Dirty Vote, Serang Prabowo-Gibran?

<strong>diswaysulsel.com, JAKARTA </strong>- Baru saja tayang, film dokumenter Dirty Vote sudah menuai pro dan kontra. Menanggapi film itu, Deputi Hukum Tempat Pemenangan Nasional (TPN) Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis mengatakan, film tersebut merupakan sebuah pendidikan politik yang sangat bagus. Apa yang diungkap dalam film itu bukan sesuatu yang baru. "Jadi jangan baper lah. Jangan sedikit-sedikit melapor ke kepolisian, inikan tidak sehat dan tidak mendidik buat kita sebagai bangsa," ujarnya saat melakukan preskon di Media Centre Ganjar-Mahfud, Jalan Cemara No.19, Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (11/2/2024). Todung mengingatkan, jika pelanggaran dan potensi pelanggaran yang terjadi di Indonesia sangatlah masif. "Jadi kalau dikatakan itu hanya untuk mendiskreditkan atau mendegradasi penyelenggara pemilu menurut saya tidak tepat sama sekali," ujarnya. Pria asal Sumatera Utara itu, menyatakan dengan tegas. Bahwa dia tidak sependapat dengan Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka, Habiburokhman. <div data-google-query-id="CLfDzq-_pIQDFZBYnQkdq-sE-g">Karena menurutnya, itu sama sekali tidak mencerminkan apa yang dirasakan oleh publik dan masyarakat.</div> <div data-google-query-id="CLfDzq-_pIQDFZBYnQkdq-sE-g"> Todung berpesan, agar kita dewasa dalam menyikapi sebuah persoalan. "Karena kita sudah cukup lama berdemokrasi, dan jangan kita membuat set back dalam demokrasi kita," tegasnya. Film Dokumenter Dirty Vote merupakan sebuah karya Dandhy Laksono mengenai potensi kecurangan di pemilu 2024. Terdapat 3 orang ahli hukum tata negara. Yaitu Bivitri Susanti, Feri Amsari, dan Zainal Arifin Mochtar. Seperti diketahui, watchdoc juga pernah membuat film-film yang berkaitan dengan pemilu. Saat 2014, mereka merilis film berjudul "Ketujuh", 2017 menjelang pilkada DKI mereka merilis "Jakarta Unfair", dan di 2019 menjelang pilpres ada film "Sexy Killer". </div>

Sumber: