Pemberian Dana Hibah Pemkab Bone Mulai Disorot

<!-- wp:paragraph --> <p><strong>DISWAY, Bone</strong> - Pemberian dana hibah yang dikelola oleh Pemerintah kabupaten Bone dari alokasi dana APBD, mulai mendapatkan sorotan dari beberapa pihak.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Pasalnya dana hibah dianggap tidak merata dan terkesan pilih kasih. Sehingga menjadi sorotan utama yang dilontarkan oleh sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) baik penerima maupun yang masih dalam tahap pengusulan.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Dari keterangan yang dihimpun DISWAY, penggelontoran dana hibah tersebut bervariasi mulai dari Rp10 juta per lembaga hingga Rp25 juta per organisasi. Namun yang mendapat sorotan yakni penerima dana hibah mencapai Rp100 juta.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Beberapa lembaga mempertanyakan kriteria dan mekanisme pemerintah dalam memberikan dana hibah dengan nominal fantastis. Seperti yang diungkapkan Koordinator LSM Lepas , Syamsuddin Bani Adam kepada DISWAY, Minggu ( 22/5).</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Menurutnya, pemerintah melalui dinas terkait harus menjelaskan mekanisme dan kriteria lembaga yang menerima dana hibah tersebut. Pasalnya, sudah cukup jelas dalam aturan yang ada, bahwa penerima dana hibah harus jelas peruntukan dan sasarannya .</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>" Yang harus mereka jelaskan ke kita soal mekanisme dan kriterianya, khususnya yang menerima dana hibah yang cukup besar," katanya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Pihak pemberi hibah, kata dia, harus bersikap lebih bijak terhadap pemberian dana hibah. "Pada dasarnya, pemberian dana hibah harus ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemda setempat," ujar Syamsuddin .</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Selain itu pemerintah kabupaten Bone juga dinilai terlalu ceroboh jika hanya melihat dari kedekatan emosional saja, kemudian menyalurkan dana hibah dengan nominal yang fantastis kepada lembaga atau organisasi yang peruntukannya masih diragukan penggunaanya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>" Pemerintah harus paham dan tahu kepada siapa dana hibah itu harus diberikan, khususnya ke penerima yang cukup besar jangan karena persoalan kedekatan emosional atau lainnya sehingga mengesampingkan aturan yang ada " sorot salah seorang Ketua Organisasi Masyarakat Bone, Akbar.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Sorotan keras juga dilontarkan oleh salah seorang penggiat Media, FA, yang namanya minta diinisialkan, menilai jika kedepannya akan banyak penerima dana hibah melakukan pertanggung jawaban fiktif dengan menggunakan dana hibah untuk kepentingan pribadi.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Saya yakin kedepannya pasti ada pertanggung jawaban fiktif dari penerima dana hibah itu, dengan melihat banyak kejadian-kejadian terdahulu. Banyak yang hanya membuat kegiatan fiktif namun faktanya di lapangan tidak ada acara atau kegiatan, hanya dengan memperbanyak gambar atau foto kegiatan yang fiktif juga, " pungkasnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>(<strong>Subaer</strong>)</p> <!-- /wp:paragraph -->

Sumber: