Pemkot Siap Paparkan Proyek Infrastruktur Prioritas yang Belum Terealisasi

<strong>diswaysulsel.com, MAKASSAR</strong> -- PT Penjamin Infrastruktur Indonesia (PII) mengajak Kota Makassar ikut dalam Focus Grup Discusion (FGD) bersama kabupaten/kota di Sulsel yang rencana akan digelar akhir Agustus. Ajakan ini disampaikan PT PII saat melakukan audiens dengan Penjabat Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra di ruang rapat Sekda, Rabu, 14 Agustus 2024. Pihak PT PII Makassar, Asri Nur Aina mengungkapkan antusias dari kabupaten/kota yang ada di Sulsel terhadap hadirnya rencana FGD ini. “Kami sudah gelar yang pertama dan semua antusias. Pihak PII pusat juga mengatakan Kawasan Indonesia Timur menjadi perhatian apalagi kota Makassar karena merupakan kota yang menjadi penyangga Ibu Kota Baru yakni IKN,” tuturnya. Pihaknya pun meminta Kota Makassar untuk menyiapkan berbagai data yang diperlukan pada saat FGD nantinya. Sementara, Penjabat Sekda Makassar, Firman Hamid Pagarra mengaku pihaknya siap mengikuti FGD dan menyiapkan data-data yang diperlukan. "Jadi pada FGD nanti kami diminta memaparkan proyek-proyek infrastruktur prioritas apa saja yang masih belum terealisasi di Kota Makassar,” ucap Firman. Firman mengatakan, ada beberapa proyek yang nanti ditawarkan. Salah satunya Light Rail Transit atau Lintas Raya Terpadu (LRT) yang rencana akan dibangun dari bandara hingga Anjungan City Of Makassar sepanjang 16,8 kilometer dengan total anggaran yang dibutuhkan kurang lebih Rp3 triliun. “Jadi program ini berbasis KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha. Kemarin tahun 2017 sempat kami bawa (proposal) ini ke Bappenas. Semoga melalui PII ini bisa ada progress yang lebih nyata. Karena kita perlu dukungan berupa infrastruktur yang memadai guna merealisasikan pembangunan yang telah direncanakan,” ujarnya. “Kami sangat menyambut baik. Kita akan perbaharui data perencanaan pembangunan kami dan semoga bisa menjadi perhatian pusat,” sambung Firman. Diketahui, PT PII merupakan institusi BUMN di bawah naungan Kementerian Keuangan yang dibuat guna mendukung percepatan penyediaan infrastruktur di Indonesia melalui skema Public Private Partnership. Salah satu dukungan PII terhadap pembangunan infrastruktur di Indonesia adalah sebagai penyedia dukungan fiskal kontinjen untuk proyek infrastruktur Public Private Partnership melalui penyediaan penjaminan atas risiko kontraktual terkait tindakan pemerintah. (*)

Sumber: