Menko PM Tancap Gas, Percepatan Program Prioritas Presiden Prabowo di Wilayah Tertinggal

DISWAY SULSEL  — Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) RI terus memperkuat kolaborasi lintas kementerian dan pemerintah daerah guna memastikan program-program prioritas Presiden berjalan optimal, khususnya di desa, daerah tertinggal, dan daerah tertentu.

Untuk mengetahui sejauh mana progres dari program-program prioritas Presiden RI berjalan dengan baik, Kementerian Koordinator Pemberdayaan Masyarakat (Kemenko PM) RI menggelar Rapat Koordinasi, Jumat (19/12/2025) di Hotel Four Point by Sheraton, Jalan Andi Djemma, Makassar.

Rapat Koordinasi itu dihadiri sejumlah kementerian yang berada di bawah Kemenko PM, di antaranya Kementerian Koperasi dan Kementerian Sosial, sebagai bentuk penguatan sinergi lintas sektor. Serta dihadiri pemerintah provinsi dan kabupaten/kota, khususnya yang masuk dalam kategori daerah tertinggal dan daerah tertentu. 

“Kegiatan ini dilaksanakan untuk memastikan tugas dan fungsi kami berjalan sesuai dengan yang diharapkan,” ujar Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa, Daerah Tertinggal, dan Daerah Tertentu Kemenko Pemberdayaan Masyarakat RI, Prof. Dr. rer. nat. Abdul Haris, M.Sc, 

Menurut Prof. Abdul Haris, langkah ini dilakukan untuk memastikan implementasi berbagai program prioritas Presiden dapat berjalan dengan baik dan tepat sasaran. 

Adapun program-program prioritas presiden meliputi Sekolah Rakyat, Koperasi Desa Merah Putih, Makan Bergizi Gratis (MBG), Jaminan Kesehatan Gratis, hingga Program 3 juta rumah.

“Kami ingin memastikan bahwa seluruh program prioritas Presiden ini benar-benar bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.

Selain membahas pelaksanaan program, rapat ini juga menjadi ruang dialog antara pemerintah pusat dan daerah.

“Kesempatan ini kami manfaatkan untuk menyerap langsung permasalahan yang ada di lapangan. Nantinya, semua masukan ini akan kami koordinasikan ke tingkat pusat agar dapat dicarikan solusi bersama,” jelas Prof. Abdul Haris.

Ia berharap, melalui kolaborasi dan sinergi yang kuat antara kementerian dan pemerintah daerah, seluruh program pemberdayaan masyarakat dapat berjalan berkelanjutan dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat desa dan daerah tertinggal.

Khusus untuk program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), menurut Sekretaris Jenderal Kementerian Koperasi, Ahmad Zabadi pihaknya terus mempercepat proses operasionalisasi Koperasi Desa Merah Putih sebagai pilar penguatan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar masyarakat desa.

Hingga kini, pembangunan fisik dan kelengkapan operasional koperasi tersebut menunjukkan progres signifikan.

Ahmad Zabadi, menyampaikan pemerintah tengah fokus pada pembangunan fisik gerai pergudangan serta pemenuhan sarana operasional Koperasi Desa Merah Putih.

“Per 11 Desember 2025, total fisik pembangunan telah mencapai 23.065 unit, dengan 42.132 titik sebaran pendataan lahan yang mencakup total luas 9.423 hektare,” ujar Ahmad Zabadi.

Sumber: