Menko PM Perkuat Sinergi Pusat–Daerah, Percepatan Program Prioritas Presiden Prabowo di Wilayah Tertinggal

DISWAY SULSEL — Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia (Kemenko PM), terus memperkuat peran koordinasi lintas sektor dalam mendukung implementasi program prioritas Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, khususnya pada daerah tertinggal dan daerah tertentu.

Komitmen tersebut tercermin dalam pelaksanaan Rapat Koordinasi Implementasi Program Prioritas dan Pengentasan Kemiskinan pada Daerah Tertinggal dan Daerah Tertentu Tahun 2025 yang digelar di Hotel Four Points by Sheraton Makassar, Jumat (19/12/2025).

Penyelenggara kegiatan, yang diwakili Asisten Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal, Leo Efriansa, dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini difokuskan untuk membahas berbagai program pemerintah pusat yang akan dilaksanakan ke depan.

Beberapa program prioritas yang menjadi perhatian utama antara lain Program Makan Bergizi Gratis, Sekolah Rakyat, serta Koperasi Merah Putih. 

"Program-program ini, diharapkan dapat diimplementasikan secara optimal, khususnya di daerah tertinggal dan daerah tertentu yang memiliki tantangan pembangunan cukup kompleks," ujarnya.

Rapat koordinasi ini bertujuan mengidentifikasi berbagai permasalahan yang dihadapi dalam implementasi program prioritas nasional, sekaligus merumuskan strategi percepatan pelaksanaan program di daerah tertinggal dan daerah tertentu, termasuk wilayah transmigrasi, terdepan, dan terluar (3T).

Dalam forum tersebut ditekankan pentingnya kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta seluruh pemangku kepentingan guna memastikan program prioritas nasional berjalan efektif, tepat sasaran, dan berkelanjutan.

Sebagaimana diketahui, Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat memiliki tugas menyelenggarakan sinkronisasi, koordinasi, serta pengendalian pelaksanaan urusan kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pemberdayaan masyarakat.

Menurutnya, daerah tertinggal dan daerah tertentu menghadapi tantangan yang tidak sederhana, baik dari aspek geografis, keterbatasan infrastruktur, kapasitas fiskal daerah, maupun akses terhadap layanan dasar. 

"Oleh karena itu, dibutuhkan penguatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian lintas sektor agar program prioritas nasional benar-benar memberikan dampak nyata bagi masyarakat," jelas Leo Efriansa.

Rapat koordinasi ini diikuti oleh peserta dari 30 daerah tertinggal dan sangat tertinggal, 43 daerah tertentu, serta perwakilan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan lima daerah kawasan metropolitan Makassar Raya (MAMMINASATA).

"Kegiatan dilaksanakan secara hybrid, yakni luring dan daring, guna menjangkau lebih banyak daerah," tuturnya.

Lanjut dia, Pemilihan Kota Makassar sebagai lokasi kegiatan didasarkan pada pertimbangan strategis. Makassar dinilai sebagai pusat transit dan titik temu yang relatif mudah diakses oleh daerah-daerah tertinggal, khususnya dari wilayah Papua, Nusa Tenggara Timur, dan Sumatera.

Selain itu, Provinsi Sulawesi Selatan juga dinilai memiliki capaian signifikan dalam implementasi program prioritas nasional, terutama Program Sekolah Rakyat. 

Sumber: