Menko PM Perkuat Sinergi Pusat–Daerah, Percepatan Program Prioritas Presiden Prabowo di Wilayah Tertinggal

Sulsel tercatat menempati peringkat ketiga terbanyak secara nasional setelah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Dimana, saat ini di Provinsi Sulawesi Selatan telah terimplementasi 16 Sekolah Rakyat. 

"Selain itu, akan dibangun sekitar 6 hingga 9 Sekolah Rakyat tambahan pada tahun 2025–2026, belum termasuk rencana pembangunan sekitar 100 Sekolah Rakyat pada tahun 2026," ungkap Leo.

Capaian tersebut diharapkan dapat menjadi benchmark sekaligus praktik baik yang dapat direplikasi oleh daerah lain dalam mengimplementasikan program prioritas nasional.

Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko PM berharap terbangun kesepahaman yang kuat antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terkait arah kebijakan, pembagian peran, serta langkah-langkah strategis percepatan pembangunan daerah tertinggal dan daerah tertentu.

Adapun hasil yang diharapkan dari kegiatan ini antara lain terbangunnya komitmen lintas kementerian dan lembaga, tersusunnya bahan evaluasi pelaksanaan program prioritas daerah tertinggal tahun 2025. 

Serta dirumuskannya strategi percepatan pembangunan untuk tahun-tahun mendatang, termasuk pembentukan tim koordinasi lintas kementerian.

"Melalui forum koordinasi ini, kami berharap pelaksanaan program prioritas nasional dapat semakin terintegrasi, tepat sasaran," katanya. 

"Dan memberikan dampak nyata dalam menurunkan angka kemiskinan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah tertinggal dan daerah tertentu," tutup Leo Efriansa.

Sedangkan, Deputi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Tertinggal Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Prof. Abdul Haris, menegaskan pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor dan perubahan paradigma pembangunan dalam upaya percepatan pengentasan kemiskinan, khususnya di daerah tertinggal dan daerah tertentu.

Dalam sambutannya membuka kegiatan, Prof. Abdul Haris mengawali dengan mengajak seluruh peserta untuk mendoakan para korban bencana alam yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia, khususnya Sumatera Utara, Sumatra, dan Aceh.

"Suasana bangsa Indonesia saat ini memang dalam kondisi keprihatinan. Mari kita bersama-sama mendoakan saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah agar diberi ketabahan, kekuatan, dan segera bangkit serta pulih," ajakannya. 

"Di saat yang sama, kita yang berada di sini tetap harus menjaga semangat berkarya dan memikirkan bagaimana membantu proses pemulihan dan rehabilitasi," sambung dia.

Prof. Abdul Haris juga memperkenalkan keberadaan Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat sebagai kementerian baru dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Ia menjelaskan bahwa kementerian ini memiliki dua mandat utama, yakni pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Lanjut dia, Kemenko PM adalah kementerian baru, dengan dua tugas besar, yaitu mengentaskan kemiskinan dan memberdayakan masyarakat. 

"Intinya adalah bagaimana mengupayakan kesejahteraan rakyat dan kesejahteraan bangsa Indonesia," tegasnya.

Sumber: