Menko PM Perkuat Sinergi Pusat–Daerah, Percepatan Program Prioritas Presiden Prabowo di Wilayah Tertinggal

Pemerintah menargetkan tidak ada satu pun wilayah atau kelompok masyarakat yang tertinggal dalam proses pembangunan nasional, termasuk daerah tertinggal, daerah transmigrasi, serta wilayah terdepan dan terluar.

"Tantangan tidak hanya pembangunan fisik, tetapi juga keterbatasan akses layanan dasar, rendahnya kualitas SDM, serta lemahnya kemandirian ekonomi masyarakat," jelasnya. 

Karena itu, percepatan pembangunan tidak boleh lagi bersifat sektoral dan parsial, melainkan harus dilakukan secara terpadu, kolaboratif, dan berbasis pada kebutuhan riil masyarakat di lapangan.

Prof. Abdul Haris juga mengingatkan bahwa pengentasan kemiskinan telah ditegaskan sebagai agenda prioritas nasional melalui Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025. Pelaksanaannya harus dilakukan secara serius, terukur, dan berkelanjutan.

Dalam mendukung hal tersebut, pemerintah telah menetapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (Regsosek) sebagai basis perencanaan dan pelaksanaan program agar intervensi pemerintah tepat sasaran dan tidak tumpang tindih.

"Keberhasilan program sangat ditentukan oleh tiga faktor utama, yaitu koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah yang berkelanjutan, perencanaan berbasis data dan kondisi riil lapangan, serta pengendalian monitoring dan evaluasi," pungkasnya.(*)

Sumber: