Idrus Marham Respon Kelompok Kritis: Kebijakan Presiden Sangat Mendasar, Prospektif dan Antisipatif

DISWAY SULSEL  — Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bidang Kebijakan  Publik, Idrus Marham melontarkan kritik tajam terhadap Menteri dan Juru Bicara Presiden Prabowo Subianto.

Idrus menilai, berbagai kebijakan strategis yang telah dirancang secara matang justru tidak tersampaikan dengan baik kepada publik akibat lemahnya narasi yang dibangun pembantu Presiden, khususnya oleh Menteri dan juru bicara presiden.

Menurut Idrus, persoalan utama bukan terletak pada substansi kebijakan. Ia meyakini arah kebijakan pemerintah sudah memiliki fondasi kuat, mulai dari sisi ideologi, falsafah bangsa, konstitusi hingga azas kebersamaan sebagai Bangsa Majemuk. Namun, kelemahan dalam komunikasi membuat kebijakan tersebut kerap disalahpahami oleh masyarakat.

“Itu memang sudah terencana dengan berbagai proyeksinya, bukan tiba masa tiba akal,” ujar Idrus Ketua Koalisi Merah Putih 2014.

Idrus menegaskan, tanpa penjelasan yang utuh dan sistematis, publik akan melihat pemerintah seolah berjalan tanpa arah. Kritik yang muncul pun, kata dia, bukan karena kebijakan itu keliru, melainkan karena tidak dijelaskan secara komprehensif sejak awal.

Pandangan ini sejalan dengan kritik sejumlah kalangan, termasuk Said Didu, yang menilai niat baik presiden perlu diapresiasi, tetapi harus diikuti dengan implementasi konkret yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Idrus memaparkan, jika dilihat secara objektif, pemerintahan Prabowo memulai langkahnya dengan niat baik yang selaras dengan ideologi dan Falsafah bangsa. Komitmen itu tercermin dalam upaya menjadikan Indonesia sebagai “rumah besar bersama”, sekaligus mendorong partisipasi seluruh elemen bangsa dalam merawat dan membangun Rumah Besar kita, Indonesia.

Ia juga menyoroti pentingnya kesinambungan pembangunan nasional. Program-program strategis dari pemerintahan sebelumnya tetap dilanjutkan, termasuk hilirisasi industri yang dinilai krusial untuk memperkuat kemandirian ekonomi. 

Selain itu, pemerintah disebut telah merumuskan kebijakan mendasar yang bersifat prospektif dan antisipatif, seperti ketahanan energi, ketahanan pangan, pengembangan teknologi termasuk kecerdasan buatan (AI), hingga pemberdayaan koperasi dan UMKM di satu sisi, dan disisi lain, Presiden sangat konsern menghilangkan Serakanomics. 

“Secara konsep itu sudah benar. Ini kebijakan mendasar, prospektif, dan antisipatif,” kata dia

Namun demikian, Idrus kembali mengingatkan bahwa kebijakan besar membutuhkan narasi yang kuat, terbuka, dan konsisten. Pemerintah, kata dia, harus mampu menjelaskan tindak lanjut kebijakan secara rinci, termasuk berbagai skenario yang mungkin terjadi.

“Perlu dijelaskan tindak lanjut kebijakan itu seperti apa, dari pilihan terbaik sampai yang terburuk. Itu harus disampaikan secara terbuka,” ujarnya.

Dalam kritiknya, Idrus secara spesifik menyoroti peran para pembantu presiden, terutama menteri dan juru bicara. Ia menilai keduanya belum optimal dalam menjelaskan narasi kebijakan dan tidak kongkret menerjemahkan arah kebijakan presiden kepada publik.

“Jurubicara itu tidak mampu menjelaskan narasi argumentasi kebijakan. Mestinya setiap kebijakan dijelaskan sejak awal, bukan setelah ada kritik. Jurubicara harus secara krestif menjelaskan narasinya, bukan sekadar menjawab,” tegasnya.

Sumber: