Dua Kelurahan di Makassar Jadi Pilot Project Nasional Kelurahan Sadar HAM

DISWAY, SULSEL — Kementerian Hak Asasi Manusia (HAM) menetapkan Kelurahan Mattoanging, Kecamatan Mariso, dan Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, sebagai kelurahan percontohan Program Desa/Kelurahan Binaan Sadar HAM di Kota Makassar. Penetapan tersebut menempatkan Makassar sebagai salah satu daerah percontohan nasional dalam penguatan nilai-nilai hak asasi manusia hingga tingkat kelurahan.

 

Penetapan itu disampaikan Wakil Menteri HAM, Mugiyanto, saat menghadiri kegiatan penguatan kapasitas HAM bagi masyarakat di Kelurahan Mattoanging, Senin (10/8/2026). Menurutnya, kedua kelurahan tersebut diharapkan menjadi model bagi wilayah lain dalam memastikan penghormatan, perlindungan, pemenuhan, penegakan, dan pemajuan hak asasi manusia di tengah masyarakat.

 

“Kelurahan ini kami harapkan menjadi model dan inspirasi bagi desa maupun kelurahan lain sebagai Kelurahan Sadar HAM,” kata Mugiyanto.

 

Ia menjelaskan, Program Desa/Kelurahan Binaan Sadar HAM merupakan inovasi Kementerian HAM untuk menghadirkan pemahaman hak asasi manusia hingga ke tingkat akar rumput. Selama ini, HAM kerap dipersepsikan hanya berkaitan dengan kebebasan sipil dan politik, padahal juga mencakup hak atas pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, lingkungan yang layak, serta perlindungan terhadap kelompok rentan.

 

“Kami ingin membawa hak asasi manusia dari sesuatu yang seolah-olah mengawang-awang menjadi dekat dengan kehidupan masyarakat. Kami ingin memastikan setiap warga memahami hak yang dimilikinya,” ujarnya.

 

Untuk mendukung program tersebut, Kementerian HAM menempatkan seorang Penggerak HAM di masing-masing kelurahan binaan. Mereka bertugas menjadi penghubung antara masyarakat sebagai pemegang hak dengan pemerintah sebagai pemegang tanggung jawab pemenuhan HAM.

 

Penggerak HAM juga akan memetakan berbagai persoalan di masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pekerjaan, perumahan, lingkungan, keberagaman, hingga kondisi kelompok rentan seperti anak, lanjut usia, penyandang disabilitas, dan warga miskin.

 

Sumber: