Dua Tahun Prabowo–Gibran: Menjaga Stabilitas, Memperkuat Fondasi

Oleh: Mursalim Nohong, Guru Besar Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Makassar 

Menilai sebuah pemerintahan pada usia dua tahun selalu mengandung jebakan. Program yang dirancang untuk mengubah struktur ekonomi belum sempat berbuah, sementara biaya penyesuaiannya sudah terasa. 

Karena itu, evaluasi yang adil perlu memisahkan dua hal: apakah fondasi ekonomi tetap terjaga di tengah guncangan, dan bagaimana arah kebijakan untuk perspektif jangka panjang. Pada kedua ukuran itu, dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menunjukkan catatan yang lebih baik daripada kesan yang muncul dari gejolak pasar beberapa hari terakhir.

Pada triwulan I 2026 ekonomi Indonesia tumbuh 5,61 persen, tertinggi untuk periode yang sama dalam lima tahun terakhir, dan pada triwulan II masih tumbuh 5,29 persen. Ini terjadi ketika ekonomi global hanya tumbuh sekitar 3 persen, suku bunga Amerika Serikat kembali naik, dan harga minyak berada di level tinggi. Di tengah lingkungan seperti itu, mempertahankan pertumbuhan di atas 5 persen bukan hal yang otomatis ditengah banyak negara berkembang justru melambat.

Meskipun belum maksimal tetapi efek pertumbuhan itu menetes ke bawah. Penduduk miskin turun menjadi 8,07 persen pada Maret 2026, atau 22,9 juta jiwa, lebih rendah 0,40 poin persentase dibanding setahun sebelumnya. Tingkat pengangguran terbuka turun ke 4,65 persen pada Mei 2026, dan dalam tiga bulan sejak Februari tercipta sekitar 522 ribu tambahan pekerja. Memang ada pemutusan hubungan kerja di sektor padat karya, tetapi data agregat menunjukkan penyerapan tenaga kerja masih lebih besar daripada yang kehilangan pekerjaan.

Survei Parameter Politik Indonesia mencatat kepuasan terhadap pemerintah 65,4 persen, dengan tingkat kepuasan tertinggi justru di kelompok berpendapatan bawah khususnya di Kalimantan dan Sulawesi. Angka itu memberi petunjuk bahwa kebijakan yang dirancang untuk kelompok bawah paling tidak telah sampai ke sasarannya.

Dari sisi keuangan negara yang paling menjadi sorotan berbagai pihak. Kekhawatiran bahwa program-program besar akan menjebol APBN belum sepenuhnya terbukti. Hingga akhir September 2026, pendapatan negara mencapai Rp2.341,5 triliun atau 74,2 persen dari target, dan penerimaan pajak tumbuh 24,1 persen menjadi Rp1.607,6 triliun.

Defisit tercatat Rp319 triliun atau 1,24 persen PDB, dengan keseimbangan primer masih surplus. Sebagian lonjakan pajak memang berasal dari basis 2025 yang rendah, tetapi pemulihan itu sendiri adalah hasil kebijakan: perbaikan sistem administrasi perpajakan dan penataan ulang aparatur pajak mulai menunjukkan hasil. Pemerintah juga konsisten menjaga defisit akhir tahun di bawah batas 3 persen, dengan proyeksi 2,85 persen PDB.

Kritik yang paling sering dialamatkan kepada pemerintah adalah soal kredibilitas kebijakan, terutama setelah dua lembaga pemeringkat menurunkan outlook dan MSCI (Morgan Stanley Capital International) mengusulkan reklasifikasi pasar saham Indonesia. Kritik ini perlu dibaca secara proporsional. Moody’s dan Fitch tetap mempertahankan peringkat Indonesia pada level layak investasi, dan S&P pada Juli 2026 justru mempertahankan peringkat BBB dengan outlook stabil. Penilaian S&P yang datang paling akhir menunjukkan bahwa kekhawatiran awal tahun tidak berkembang menjadi kemunduran fundamental.

Usulan MSCI pun menyasar persoalan yang spesifik seperti struktur kepemilikan saham, kualitas free float, dan praktik perdagangan di pasar modal. Persoalan-persoalan ini telah menumpuk jauh sebelum 2024 dan lebih berkaitan dengan tata kelola bursa ketimbang kebijakan fiskal atau moneter. Otoritas pun sudah bergerak, mulai dari keterbukaan pemegang saham di atas 1 persen, klasifikasi investor yang lebih rinci, kerangka konsentrasi kepemilikan tinggi, hingga peta jalan free float minimum 15 persen.

MSCI memberi waktu hingga 30 April 2027 untuk membuktikan perbaikan itu. Dengan kata lain, ini adalah pekerjaan rumah yang jelas ukurannya dan masih dalam jangkauan, bukan vonis atas arah ekonomi nasional.

Tekanan pada rupiah dan pasar saham juga tidak bisa dilepaskan dari konteks global. Kenaikan suku bunga Amerika Serikat menarik modal keluar dari hampir semua negara berkembang. Dalam situasi itu, respons kebijakan Indonesia berjalan sebagaimana mestinya.

Bank Indonesia menaikkan suku bunga acuan secara terukur dan memperkuat intervensi, sementara inflasi inti justru turun ke 2,84 persen pada September. Inflasi umum 3,28 persen masih berada dalam rentang sasaran 2,5 ± 1 persen. Stabilitas harga di dalam negeri, yang paling dirasakan rumah tangga, tetap terjaga.

Di luar stabilisasi jangka pendek, pemerintah sedang memperkuat fondasi yang hasilnya baru akan terlihat beberapa tahun ke depan. Pembentukan Danantara sebagai lembaga yang akan mengonsolidasikan lebih dari seribu perusahaan negara ke dalam satu pengelola investasi adalah pekerjaan yang belum pernah dilakukan dalam skala ini.

Sumber: