"Itu bukan kita yang tentukan siapa penerima beras, ada tim verifikasinya (bukan Desa)," tegasnya.
Ia menyayangkan onkum-oknum yang menghasut warga untuk melakukan penyegelan kantor fasilitas negara tersebut sehingga aktifitas pelayanan tersendat.
"Pelayanan tidak ada lagi di Kantor Desa mereka segel parahnya lagi biar anak-anak dia bawah juga ikut aksi, inikan bermasalah kemudian surat izin aksinya juga tidak ada," tutupnya. (*)