PPBD Online, Perang Bisnis Provider

<!-- wp:paragraph --> <p>diswaysulsel.com, MAKASSAR -- Penerimaan peserta didik baru (PPDB) tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) sederajat di Sulsel secara online rupanya berpolemik. Kritikan kepada Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel pun bermunculan.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Anggota Komisi E DPRD Sulsel, Ismail Bahtiar salah satu pihak yang melontarkan kritikan terhadap PPDB secara dalam jaringan (daring) tersebut.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Menelan dana mencapai Rp2 miliar dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), server PPDB ternyata kerap tidak berfungsi maksimal saat diakses para peserta.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Karenanya, Ismail Bahtiar dari fraksi PKS menilai, PPBD online hanya sekadar gaya semata. Dia mencontohkan, di daerah pemilihannya, kabupaten Bone, PPBD berjalan lancar, itu setelah dilakukan perubahan dari online ke offline.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Dalam rapat kerja Komisi E bersama Disdik Sulsel di lantai 7 gedung tower DPRD Sulsel, Selasa, 28 Juni 2022, Ismail pun terang-terangan membeberkan, permasalahan PPBD online yang muncul itu tidak lepas dari kompetisi bisnis antara provider (penyedia layanan jasa internet).</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Saya bilang gayanyaji online. Karena di Bone itu tidak ada masalah, karena dikasi offline.<br>Kenapa saya bilang online bermasalah, karena ada kompetisi bisnis di dalam. Kan duaji sebenarnya (provider) kalau bukan Telkomsel, ya Indoosat. Akhirnya saya mau bilang seluruh sistem di dalam ini, mereka saling serang, " kata Ismail.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Permasalahan PPBD online juga disampaikan Ketua Komisi E, Rahman Pina. Diungkapkan, dirinya banyak mendapat keresahan dari masyarakat terkait metode PPBD Online tersebut.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Saya dikirimi pesan WhatsApp sama masyarakat. Ada yang daftar di Makassar tapi lulusnya di Palopo," ungkapnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Kritikan kepada Dinas Pendidikan Sulsel juga diutarakan, Anggota Komisi E lainnya, Selle KS Dalle. Dia menilai pemetaan jalur zonasi berdasarkan kecamatan suatu kekeliruan.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Keliru sekali memang kita kalau menetapkan zonasi berdasarkan kecamatan. Tidak semua kecamatan punya sekolah sama dengan kecamatan lain. Hal ini seperti saya kira butuh kesepahaman legislatif dan eksekutif, " ujarnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Maka dari itu, Dinas Pendidikan Sulsel diharapkan untuk tidak terlalu kaku dalam pemetaan zonasi PPBD. Sebab kerap terjadi kontradiksi di masyarakat.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Anggota Komisi E, Adi Ansar menilai, legislatif dan eksekutif perlu membahas dengan baik terkait jalur zonasi tersebut. Apalagi adanya pembatasan penerimaan jumlah peserta didik baru.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Ini ibarat benang kusut yang perlu kita urai satu persatu. Bagaimana dengan zonasi kecamatan, kayak di Makassar, anak tinggal dekat sekolah tapi beda kecamatan, jadi tidak bisa sekolah? Apalagi Jumlah bangku yang tersedia lebih sedikit dibanding jumlah yang akan mengisi bangku tersebut," urainya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Politikus dari fraksi NasDem ini menilai, jika peserta didik baru ingin melanjutkan pendidikan kemudian dipersulit dengan regulasi. Hal tersebut berpotensi membuat anak putus sekolah.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Kayak orang di kampung, seperti di pulau - pulau. Diimbau saja untuk sekolah dia berfikir, apalagi kalau dipersulit, " tukasnya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Menanggapi hal itu, Sekretaris Disdik Sulsel sekaligus Ketua Panitia PPDB Sulsel 2022, Harpansa mengaku, akan menindaklanjuti yang telah diutarakan para wakil rakyat tersebut.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Tahun ini kami mengecek beberapa kabupaten dan kota memang mirip - mirip permasalahannya. Mendaftar di Makassar lulus di Palopo ini akan kami tindaklanjuti," akunya.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>Terkait server PPBD yang dianggap tidak seusai spesifikasi antara kualitas dan harga, Harpansa menjelaskan, bahwa website tersebut dibuat dalam waktu yang singkat.</p> <!-- /wp:paragraph --> <!-- wp:paragraph --> <p>"Cuman memang ada kendala di aplikasi. Untuk membangun aplikasi sebenarnya kan perlu membutuhkan waktu satu tahun minimal. Sedangkan kita ini hanya satu minggu, jadi untuk melakukan sinkronisasi yang berat. Sinkronisasi satu dua hari itu berat," tandasnya.<br>(*)</p> <!-- /wp:paragraph -->