DISWAY, SULSEL - Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilkada Palopo memberikan dampak luas yang merugikan berbagai pihak. Tidak hanya membebani anggaran negara, tetapi juga menimbulkan kerugian bagi kontestan yang harus kembali bertarung dengan biaya politik tidak sedikit.
PSU ini terjadi setelah Mahkamah Konstitusi (MK) mendiskualifikasi calon nomor urut 4, Trisal Tahir, akibat permasalahan keabsahan ijazah.
Imbasnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Palopo harus menggelar pemilihan ulang, yang kembali mengeluarkan anggaran tambahan serta kerja ekstra bagi penyelenggara pemilu. Bahkan, tiga komisioner KPU Palopo diberhentikan akibat kelalaian ini.
Dampak lainnya dirasakan oleh masyarakat Palopo, yang seharusnya sudah memiliki pemimpin baru untuk menjalankan program pembangunan. Namun, harus kembali ke TPS untuk memberikan suara ulang, memperpanjang ketidakpastian politik di daerah.
Para pasangan calon lain yang tidak terdiskualifikasi juga terkena dampaknya. Mereka harus kembali mengeluarkan biaya besar untuk kampanye ulang, tanpa kepastian hasilnya akan menguntungkan.
Direktur The Sawerigading Institute, Asri Tadda turut menyayangkan Pilkada Palopo harus PSU akibat pelanggaran yang dilakukan pihak tertentu.
“Kita tahu bahwa Pilkada langsung itu tidak murah. Apalagi kalau konteks Kota Palopo dengan kapasitas keuangan daerah yang tidak terlalu besar, mengulang Pilkada itu tentu jadi beban tersediri,” ujarnya, Minggu, 9 Maret 2025.
Asri Tadda menyebut, PSU merupakan konsekuensi demokrasi, namun keputusan tersebut merupakan kelalaian KPU yang memaksakan kehendak dengan meloloskan Trisal Tahir.
“Yang kita soroti adalah ketidakprofesionalan penyelenggara KPU Palopo. Kalau dirunut kan akar masalah pada komisioner yang tidak bekerja dengan baik, sehingga ada beberapa hal yang sifatnya administratif itu diloloskan,” jelasnya.
“Yang kasian itu warga Palopo, karena harusnya mereka sudah bisa dapat pemimpin baru, sudah bisa berakselerasi dalam pembangunan tapi sayangnya harus diulang terus,” tambahnya.
Meski begitu, partai pengusung pasangan nomor urut 1, Putri Dakka – Haidir Basir, PDI Perjuangan mengungkapkan usungannya siap bertarung kembali di PSU, meski harus mengeluarkan cost politik dua kali.
“Prinsipnya calon itu kalau memang dia ikut, dia harus siap luar dalam. Masalah cost-nya itu kan mereka yang laksanakan. Kita (PDIP) partai tidak ikut campur di dalam masalah itu,” ungkap Wakil Ketua DPD PDI Perjuangan Sulsel, Ansyari Mangkona.
Ia mewanti-wanti seluruh pihak untuk hati-hati dalam melaksanakan PSU ini. Sebab, pelanggaran sebelumnya menjadi pelajaran penting.
“Kemarin bisa diulangi kan karena ada pelanggaran yang dilakukan. Jangan terulang lagi dengan pelanggaran yang lain. Harus hati-hati lah, ini kan negara rugi adakan berulang-ulang seperti itu,” ujarnya.
Lebih jauh, mantan anggota DPRD Sulsel ini pun mengatakan bahwa PDI Perjuangan tetap komitmen untuk mendukung pasangan Putri Dakka – Haidir Basir pada PSU Pilkada Palopo ini. Ansyari pun mengaku pihaknya telah membangun strategi agar pasangan nomor urut 1 ini dapat maksimal berkontestasi kembali.