“Untuk dana Rp14 miliar itu, pengelolaannya tidak melalui KONI, melainkan langsung Dispora Sulsel,” ujar Mujiburrahman menegaskan.
*Tanpa Insentif Pengurus*
Mujiburrahman juga menyampaikan bahwa sejak Juli hingga Desember 2024, seluruh pengurus KONI Sulsel sepakat tidak menerima tunjangan dan insentif. Kebijakan itu ditempuh agar lebih banyak dana dapat dialokasikan untuk kepentingan atlet.
“Kami ingin menunjukkan komitmen bahwa prioritas utama adalah atlet. Karena itu, pengurus tidak menerima tunjangan hingga akhir tahun,” ujarnya.
Untuk memastikan penggunaan anggaran efisien dan tepat sasaran, KONI Sulsel membentuk tiga satuan tugas (satgas). Satgas pertama, Tim Pengendali Teknis Pembinaan dan Verifikasi Atlet, dipimpin Wakil Ketua Umum I Herman Hading.
Satgas kedua, Tim Monitoring dan Verifikasi Kebutuhan Peralatan Tanding, diketuai Wakil Ketua Umum III Prof Wasir Thalib. Adapun satgas ketiga, Tim Real Cost Kebutuhan Anggaran PON, dipimpin Wakil Ketua Umum II Chalik Suang.
*Anggaran Kian Menyusut*
Dibandingkan PON sebelumnya, anggaran yang diterima Sulsel tahun ini jauh lebih kecil. Pada PON XIX Jawa Barat 2016, Sulsel mengelola Rp68 miliar untuk memberangkatkan 321 atlet. Pada PON XX Papua 2021, anggaran sebesar Rp32 miliar diperuntukkan bagi 262 atlet. Namun, pada PON XXI Aceh–Sumut, Sulsel hanya menerima Rp17,5 miliar, padahal jumlah atlet dan ofisial yang diberangkatkan meningkat menjadi 408 orang.