“Permendikbudristek No. 46 itu bukan sekadar dokumen administratif. Itu adalah komitmen moral dan hukum untuk melindungi anak dari kekerasan berbasis kuasa,” kata Sofyan.
Dosen Prodi Teknologi Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Makassar, menilai masih banyak sekolah di daerah yang belum memahami sepenuhnya substansi aturan tersebut.
"Dinas Pendidikan dan stakeholder terkait harus bersinergi dalam memperkuat pencegahan kekerasan seksual, baik melalui pelatihan maupun kurikulum yang lebih empatik," jelasnya.
Perlu Budaya Baru di Sekolah
Kasus ini menunjukkan bahwa pendidikan moral dan etika profesi guru harus diperkuat, bersamaan dengan pembenahan sistem kelembagaan.
Sekolah tidak cukup hanya memiliki regulasi tertulis, tetapi perlu menumbuhkan budaya yang menolak segala bentuk kekerasan dan pelecehan.
“Pendidikan bukan hanya soal transfer ilmu, tapi juga pembentukan nilai kemanusiaan. Guru harus sadar sebagai pemegang amanah sosial, bukan kekuasaan atas tubuh dan perasaan siswa,” tegasnya.
Ia juga mengajak organisasi pemuda, lembaga sosial, dan komunitas mahasiswa untuk aktif berpartisipasi dalam sosialisasi anti-kekerasan di sekolah.