"Kami memahami penyesuaian target itu. Namun, penyesuaian tidak boleh menggantikan kewajiban untuk meningkatkan kinerja pendapatan daerah," tegasnya.
Oleh seba itu, Fraksi Gerindra meminta digitalisasi pajak melalui aplikasi PAKINTA dan SIMPAKDU benar-benar efektif dalam menekan kebocoran, meningkatkan transparansi, dan memberikan kemudahan bagi wajib pajak tanpa membebani pelaku UMKM.
Partainya juga meminta Pemkot lebih proaktif menagih realisasi bagi hasil pajak dari Pemerintah Provinsi, karena komponen tersebut sangat menentukan ruang fiskal kota.
Menanggapi penurunan belanja modal, Fraksi Gerindra menyatakan memahami tekanan fiskal yang dihadapi pemerintah daerah. Namun, Gerindra menegaskan bahwa belanja modal merupakan investasi jangka panjang.
Lanjut dia, penurunan terlalu besar dapat menghambat pembangunan infrastruktur dasar.
"Oleh karena itu, proyek-proyek yang langsung menyentuh kebutuhan masyarakat seperti jalan lingkungan, drainase, sekolah, dan puskesmas harus tetap menjadi prioritas," ujar Farid.
Ia melanjutkan, terkait kenaikan belanja operasional, partai Gerindra memberikan dukungan terhadap kebijakan perlindungan bagi pekerja rentan yang menyebabkan bertambahnya porsi belanja operasi. Namun, ia menegaskan pentingnya akurasi pendataan.
"Program ini harus tepat sasaran agar benar-benar dirasakan oleh masyarakat kecil yang membutuhkan," tambahnya.