Komisi B DPRD Makassar Atensi Pelaku Usaha Tertib Pajak dan Parkir

DISWAY, SULSEL - Komisi B DPRD Kota Makassar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para pengusaha Café dan Tempat Hiburan Malam (THM) di ruang Banggar DPRD Makassar,  Jumat (2/5/2025).

 

Rapat ini digelar menindaklanjuti banyaknya keluhan masyarakat terkait perizinan, pajak, dan persoalan parkir yang dianggap mengganggu lalu lintas dan menyebabkan kemacetan di sejumlah titik kota di daerah ini.

 

Rapat tersebut dihadiri oleh sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), direksi Perusda Kota Makassar, dan seluruh Anggota Komisi B DPRD Makassar. Tak hanya itu, RDP tersebut juga dihadiri sejunlah Anggota DPRD Makassar dari komisi lainnya.

 

Dalam pertemuan itu, berbagai aspirasi dan masalah disampaikan, mulai dari proses perizinan usaha, kurangnya kepatuhan terhadap aturan pajak penghasilan, setoran parkir hingga sistem parkir yang dinilai semrawut dan merugikan pengguna jalan.

 

Ketua Komisi B DPRD Kota Makassar, Ismail mendesak setiap pelaku usaha untuk patuh membayar pajak, setoran parkir, perizinan, dan menata dengan baik sistem perparkirannya.

 

“Kemarin beberapa minggu yang lalu kami Sidak, kami ambil sampel tiga usaha semua ketiga-tiganya tidak beres tentang pajak, kedua tentang perparkiran, ketiga tentang izin izin yang ada,” ujarnya.

 

Ismail pun meminta pelaku usaha untuk jujur tentang pajak penghasilan dan setoran parkirnya, agar tak menjadi masalah di kemudian hari.

 

Ia menegaskan, permintaan ini bukan untuk mengganggu pelaku usaha, namun justru memberikan solusi bagi mereka demi mendapatkan kemudahan berusaha.

 

“Saya tegaskan di sini bukan uangmu mau diambil, yang kita mau diambil adalah pembayaran titipan pajak. Saya masuk di kafe saya bayar 10 persen itu yang mau diambil disetor ke Bapenda. Itu tujuannya,” jelasnya.

 

Ismail juga percaya Adi Rasyid Ali (ARA) selaku Plt Dirut PD Parkir Makassar dapat memperbaiki sistem perparkiran di Makassar dan memaksimalkam setoran parkir yang selama ini masih bermasalah.

 

“Paling tidak ada Pak ARA di sini, yang pasti punya komitmen dengan Pak Wali (Munafri Arifuddin) bagaimana Pak ARA politisi senior melepaskan ketua partainya demi untuk memperbaiki Kota Makassar dari segi parkir, ujung-ujungnya meningkatkan PAD di Kota Makassar,” ujarnya.(***)