“Jangan meminta masyarakat berlari ketika sistem belum menyediakan jalan,” katanya.
Pemerintah, menurut dia, perlu memperluas edukasi dan pendampingan sekaligus memastikan ketersediaan fasilitas pemilahan hingga tingkat komunitas.
Ia juga mendorong agar kebijakan persampahan tidak hanya berorientasi pada TPA, tetapi mulai menggeser paradigma dari kumpul, angkut, buang menuju kurangi, pilah, manfaatkan, dan olah.
Yusran menilai persoalan sampah pada akhirnya bukan hanya persoalan kebersihan.
“Ini persoalan perilaku, tata kelola, infrastruktur, ekonomi, dan lingkungan. Karena itu solusinya juga harus menyeluruh,” katanya.
Ia berharap momentum pembatasan sampah ke TPA dapat menjadi titik balik bagi Makassar untuk membangun sistem persampahan berbasis sumber.
“Perubahan yang bertahan bukan perubahan yang dipaksakan sesaat. Perubahan yang bertahan adalah perubahan yang dipahami, dilatih, didampingi, lalu menjadi kebiasaan,” ujar Yusran.
Peradaban lingkungan, kata dia, tidak dibangun hanya dari gerbang TPA yang ditutup, tetapi dari kebiasaan masyarakat yang dibina sejak dari sumber sampah.(*)