“Jangan dihitung data meteran listrik PLN-nya, jangan dihitung KWH-nya. Tapi, hitung rumahnya. Ini hitung rumah,” tegasnya.
Karena itu, camat bersama lurah diminta melakukan pengecekan ulang dari rumah ke rumah untuk memastikan masyarakat yang berhak menerima fasilitas iuran sampah gratis.
“Kenapa saya butuh validasi ini? Karena kita mau menaikkan lagi ke meteran 900 sampai 1.300 dan mencoba mengkaji untuk masuk penerima iuran sampah gratis,” jelasnya.
Munafri menyebut sekitar 63 ribu kepala keluarga (KK) saat ini telah menerima manfaat iuran sampah gratis. Kebijakan tersebut membuat pemerintah harus menanggung subsidi dalam jumlah besar.
“Artinya, sebenarnya kita sudah memberikan gratis kepada lebih dari 63.000 KK yang ada di Kota Makassar ini,” katanya.
Menurut Munafri, kebijakan iuran sampah gratis merupakan bentuk keberpihakan pemerintah kepada masyarakat. Namun, kebijakan tersebut harus disertai data yang akurat dan sosialisasi yang seragam agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
Dia mengakui sosialisasi kebijakan tersebut masih belum berjalan secara seragam. Camat dan lurah juga dinilai belum seluruhnya memiliki data yang memadai untuk menjelaskan kepada masyarakat mengenai kelompok yang mendapatkan fasilitas gratis maupun yang masih dikenakan tarif.
“Tidak sedikit apa yang pemerintah bikin, karena yang ada di wilayah tidak mampu membangun narasi karena kita tidak punya data,” ujarnya.