Untuk mempercepat penanganan, BPBD juga menyederhanakan mekanisme pelaporan warga yang membutuhkan air bersih.
Fadli mengimbau masyarakat tidak perlu melapor secara individual. Warga dapat menyampaikan kebutuhan air melalui ketua RT, RW, atau Kelurahan Tangguh Bencana (Kaltana) di wilayah masing-masing.
“Setiap warga yang bisa melaporkan tentang ini yaitu boleh RT, RW, atau Kaltana. Kami menganggap bahwa itu bisa menjadi lebih sederhana,” katanya.
Menurut Fadli, pelaporan secara kolektif akan memudahkan pemerintah melakukan verifikasi dan memetakan kebutuhan masyarakat secara lebih terukur.
Laporan dapat diteruskan melalui sejumlah kanal pelayanan pemerintah, termasuk layanan darurat 112, aplikasi Lontara Plus, dan hotline BPBD Makassar di nomor 08155112112. Warga juga dapat mengisi formulir permohonan distribusi air bersih yang disediakan BPBD.
“Artinya, kalau setiap warga yang langsung, bisa jadi menjadi tidak terkondisi. Jadi kami berharap warga yang di wilayahnya ada, bisa melapor ke RT-nya, RW-nya, atau Kaltana setempat, sehingga nanti mereka yang melapor ke kami,” ujar Fadli.
Penanganan Melibatkan Banyak Pihak
Fadli menegaskan penanganan kekeringan di Makassar dilakukan secara terpadu di bawah koordinasi Pemerintah Kota Makassar. BPBD tidak dapat bekerja sendiri karena distribusi air membutuhkan dukungan lintas sektor.