Terpisah, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Makassar Nursaidah Sirajuddin mengatakan forum ini bagian dari pematangan integrasi dan mutu pelayanan kesehatan masyarakat melalui evaluasi pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penataan pelayanan dilakukan secara menyeluruh, mulai dari Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) hingga Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjut (FKRTL).
Dokter Ida--sapaan akrabnya--menyatakan salah satu poin krusial yang menjadi atensi utama BPJS Kesehatan adalah pemenuhan rasio dokter di tingkat puskesmas agar sesuai dengan standar pelayanan yang ideal.
"Insya Allah dalam waktu dekat kami akan melakukan pemenuhan tenaga dokter karena hal ini berdampak langsung pada kualitas pelayanan. Sesuai kriteria, satu dokter idealnya melayani 5.000 peserta," papar Dokter Ida.
Sebagai gambaran, sambung mantan Kepala Bidang P2P Dinkes Makassar ini jika sebuah puskesmas memiliki 33.000 peserta tetapi hanya dilayani empat dokter, jumlah itu jelas belum mencukupi dan idealnya diisi oleh delapan dokter.
Selain pemenuhan tenaga medis, Nursaidah menegaskan komitmen Dinkes Kota Makassar dalam melengkapi sarana dan prasarana medis demi menghadirkan pelayanan yang paripurna bagi warga. Pembenahan ini juga menyasar rumah sakit rujukan agar seluruh layanan tingkat lanjut memenuhi standar operasional BPJS Kesehatan.
Guna menopang keberlangsungan cakupan kesehatan semesta, Pemerintah Kota Makassar mengalokasikan anggaran sekitar Rp123 miliar.
Penganggaran tersebut disusun berdasarkan hasil pemadanan data kepesertaan BPJS Kesehatan dengan data kependudukan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kota Makassar.