Roda Pemerintahan Potensi Terganggu, Pengamat: DPRD dan Kepala Daerah Sibuk Urus Pileg

<strong>DiswaySulsel, Makassar</strong> - Roda pemerintahan potensi terganggu jelang tahapan kontestasi Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024. Kendati elite partai politik yang berada di eksekutif maupun legislatif tengah disibukkan dengan tahapan pendaftaran calon legislatif ke KPU dari tanggal 1 sampai 14 Mei 2023. Pada tahapan pendaftaran ini sejumlah Kepala Daerah aktif di Sulawesi Selatan ikut andil dalam proses penjaringan hingga penyetoran nama - nama Bacaleg ke KPU. Sebagian kepala daerah menjabat pimpinan partai di tingkat kabupaten maupun Provinsi. Sehingga fokusnya di pemerintahan bisa saja teralihkan ke tahapan Pileg. Begitupun di legislatif, sejumlah anggota dewan menduduki jabatan strategis di partai tempatnya bernaung. Sehingga tugas - tugas pokok legislasi tidak menutup kemungkinan terganggu. Pengamat Politik, Andi Ali Armunanto menilai, di tengah dinamika politik saat ini, keterlibatan anggota Kepala Daerah dan anggota Dewan secara aktif pendaftaran caleg, bisa menyedot waktu dan energi dalam menyelesaikan tugas pokok mereka. Maka dari itu, elite parpol yang menduduki jabatan strategis di pemerintahan diharapkan mengatur  fokus pada program dan target kerja berdasarkan prioritas untuk kesejahteraan masyarakat. Kemudian tidak lebih fokus terhadap kepentingan partai. "Saya kira perlu elite parpol di eksekutif maupun legislatif fokusnya dengan jabatan yang sedang diemban lebih diprioritaskan. Sebab ini menyangkut masyarakat luas," kata Ali. Diketahui, beberapa kepala daerah di Sulsel yang menjabat pimpinan partai tengah sibuk menata komposisi Bacaleg untuk Pileg 2024. Misalnya Wali Kota Pare-Pare yang juga menjabat Ketua Golkar Sulsel, Taufan Pawe. Di mana ia terpantau aktif melakukan kunjungan ke daerah - daerah untuk konsolidasi bersama kader beringin jelang Pemilu 2024. Bahkan Taufan Pawe masuk Bacaleg DPR RI  di dapil II Sulsel. Sehingga tugasnya sebagai Wali Kota berpotensi terganggu.  Apalagi ia memiliki beban besar dari DPP Golkar, ia dituntut untuk menaikkan perolehan kursi Partai beringin di Sulsel di seluruh tingkatan. Begitupun dengan Anggota DPR RI, Andi Ridwan Wittiri yang menjabat Ketua PDIP Sulsel. Semenjak PDIP mengumumkan Ganjar Pranowo sebagai bakal calon Presiden di 2024, terpantau Andi Ridwan mulai aktif melakukan konsolidasi internal. Tak hanya itu, beberapa pimpinan partai di Sulsel juga mulai aktif melakukan safari politik ke daerah. Padahal anggota legislatif memiliki tugas legislasi pengawasan penggunaan APBD, ini lagi - lagi bertujuan kepentingan masyarakat luas. Ikut andilnya kepala daerah dan legislatif dalam penataan komposisi Bacaleg internal tidak lepas dari target tinggi yang dikejar pada Pileg nanti. Untuk kursi DPRD Provinsi Sulsel saja, hampir seluruh partai politik yang berada di parlemen trheshold ngotot meraih kursi pimpinan. Wakil Ketua PAN Sulsel, Usman Lonta mengatakan, bahwa proses penataan komposisi Bacaleg tidak mengganggu kerja - kerja legislasi di DPRD. "Tidak mengganggu. Kerja - kerja kedewanan jalan terus.  Pengaturan Bacaleg PAN baik - baik saja termasuk keterwakilan perempuan dan tidak ada masalah," kata Legislator DPRD Sulsel itu. Berdasarkan data yang dihimpun  sejumlah kepala daerah aktif masuk dalam komposisi Bacaleg masing - masing partainya. Antaranya di Dapil Sulsel I DPR RI mencuat nama Bupati Jeneponto, Iskan Iskandar (Golkar), Wabup Jeneponto Paris Yasir (NasDem), Bupati Bantaeng Ilham Azikin (NasDem) dan  Wabup Bantaeng   Sahabuddin (PKS). Lalu Dapil Sulsel II muncul nama Wabup Maros Suhartina Bohari (Golkar), Bupati Pangkep Muhammad Yusran Lalogau (NasDem), Bupati Barru Suardi Saleh (NasDem), Bupati Bone Andi Fashar Padjalangi (Golkar) dan Wali Kota Parepare Taufan Pawe (Golkar). Kemudian Dapil Sulsel III, yakni Wali Kota Palopo Judas Amir (NasDem), Bupati Luwu Basmin Mattayang (PPP), Bupati Enrekang Muslimin Bando (Golkar) dan Bupati Pinrang Irwan Hamid (NasDem).