Lobi Anggaran ke Pusat, KPUD Butuh Gudang Logistik

<strong>DiswaySulsel, Makassar</strong> - Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) di sejumlah kabupaten/kota se-Sulsel, butuh tempat penyimpanan logistik Pemilu 2024. Sehingga, seluruh KPUD mengusulkan ke KPU Sulsel untuk menyewa gudang. Usulan tersebut pun ditindaklanjuti KPU Sulsel dengan cara melobi anggaran ke KPU RI. Hal itupun diakui Anggota KPU Sulsel Syarifuddin Jurdi. Ia juga mengaku pengajuan anggaran kebutuhan sewa gudang, dari seluruh KPUD telah masuk ke KPU Sulsel. "Semua kabupaten/kota sudah mengajukan anggaran kebutuhan gudang dan kita sudah lapor ke KPU RI," ujarnya. Syarifuddin menyebut, anggaran sewa gudang terbesar diusulkan oleh KPU Kota Makassar, yaitu sebesar Rp1,5 miliar. Sementara daerah lainnya berkisar Rp100 - 200 juta. "Tapi bisa turun. Ini masih estimasi anggaran," imbuhnya. Sementara Ketua KPU Makassar Farid Wajdi mengatakan, sejauh ini pihaknya terus mengkaji lokasi gudang logistik yang akan disewa. Mengingat tahapan Pemilu mengenai logistik mulai Juni 2023. Farid menambahkan, anggaran sewa gudang logistik Pemilu Legislatif dan Pilwali memiliki regulasi yang berbeda. Di mana Pemilu Legislatif bersumber dari APBN, sedangkan Pilwali dari APBD Kota Makassar. "Secara regulasi ini diatur oleh kebijakan berbeda, dengan anggaran berbeda untuk pemilu (Pileg, red) dan pilwali. Sehingga pertanggungjawaban tentu berbeda. Hanya saja keduanya kan saling beririsan, tinggal bagaimana kebijakan dari KPU pusat tentang ini," jelasnya. Pengusulan sewa gudang logistik untuk Pemilu 2024, merupakan tindak lanjut dari pengalaman Pemilu 2019. Di mana penyelenggara kewalahan dengan logistik jumlah besar. "Kita belajar dari Pemilu 2019, gudang kita itu terbatas. Sedangkan logistik lebih besar daripada kemampuan gudang kita mengorganisirnya," tutupnya. (BAR/WAH/SKY)