KPU Temukan Puluhan Ribu Data Ganda

DISWAY, MAKASSAR — Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sulawesi Selatan (KPU Sulsel) menemukan puluhan ribu data pemilih sementara yang ganda. KPU menghapus sebanyak 41.066 data ganda pemilih sementara. Data Pemilih Sementara (DPS) di Sulsel untuk Pemilu 2024 mencapai 6.787.531 orang. Angka tersebut berdasarkan Daftar Penduduk Potensial Pemilih Pemilihan (DP4) yang diserahkan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) ke KPU RI kemudian diturunkan ke KPU Sulsel. Lalu disinkronisasikan dengan hasil pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan (DPB) per-September 2022. Koordinator Divisi Data dan Pemilih KPU Sulsel, Romy Harminto mengatakan, data pemilih sementara yang dihapus sebanyak 41.066 orang, karena terjadi kegandaan. Data ganda tersebut diketahui ketika dilakukan sinkronisasi pada rapat koordinasi nasional di Surabaya, tanggal 9 - 13 Juni 2023. Menurut Romy, kegandaan yang terjadi terdapat satu nama berada dua tempat. Misalnya antar kecamatan, antar kabupaten/kota, antar Provinsi hingga luar negeri. Sehingga pembersihan data ganda ini sekaligus upaya meningkatkan partisipasi pemilih. "Pembersihan ini dilakukan karena sangat berpengaruh kepada tingkat partisipasi pemilih nanti. Ketika masih berada dalam satu kabupaten/kota, otomatis tingkat partisipasi akan rendah, karena tercatatnya satu orang di dua tempat, itu menjadikan ukuran ukuran persentase partisipasi pemilih akan menurun," katanya. Diakui Romy, apabila data bersih akan memudahkan untuk memetakan tingkat partisipasi pemilih. Serta suara pemilih bisa terjaga. "Angka partisipasi bisa dihitung secara ril kalau nanti sudah ditetapkan KPU RI bahwa data pemilih dijamin bersih dan tidak ada ganda. Partisipasi pemilih saya bisa bilang kita target 80 sampai 90 persen, sepanjang data bersih. Karena biarpun data pemilih tinggi kalau ganda pasti partisipasi rendah, karena tidak ada orangnya," ucap Romy. KPU berupaya mendongkrak tingkat partisipasi pemilih pada Pemilu 2024. Ini sejalan dengan tingkat partisipasi pemilih di Sulsel pada Pemilu sebelumnya sudah cukup baik. Di mana Pemilu 2014, tingkat partisipasi pemilih sebesar 66,5 persen atau 4.274.615 orang dari 6.426.837 Daftar Pemilih Tetap (DPT) tersebar di 24 kabupaten dan kota. Kemudian Pemilu 2019, partisipasi pemilih di Sulsel meningkat cukup signifikan mencapai 78,2 persen atau 5.025.189 orang dari  6.425.545 DPT. Ketua KPU Sulsel, Hasbullah menyebut, upaya meningkatkan partisipasi pemilih perlu peran aktif seluruh stakeholder, mulai partai politik, pemerintah hingga TNI-Polri. Termasuk kesadaran masyarakat untuk menggunakan hak pilihnya. Upaya meningkatkan partisipasi pemilih, kata Hasbullah, KPU Sulsel akan memassifkan sosialisasi pendidikan politik ke masyarakat. "Sosialisasi pendidikan pemilih merupakan salah satu instrumen penting mendorong tingkat partisipasi pemilih, harapan lain semoga parpol sebagai peserta pemilu juga melakukan sosialisasi maksimal. Begitu halnya teman - teman akademisi, tokoh masyarakat, kelompok sipil peduli pemilu, dan lain - lain," ucap Hasbullah, Selasa, 13 Juni 2023. Diketahui, berdasarkan Peraturan KPU (PKPU) 3 tahun 2022 mengenai tahapan Pemilu, penetapan daftar pemilih tingkat KPUD Kabupaten/Kota dilakukan 20-21 Juni. Kemudian dilanjutkan rekapitulasi penetapan daftar pemilih tingkat KPU Provinsi, 27-29 Juni 2023. Setelah itu dikirim ke KPU RI dan ditetapkan awal Juli 2022. Terpisah, Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Khoirunnisa Nur Agustyati berharap pelaksanaan kontestasi politik mendatang betul - betul memenuhi unsur langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil, sesuai yang diatur dalam undang-undang. Sehingga partisipasi pemilih ikut meningkat "Partisipasi pemilih akan lebih bermakna jika penyelenggara pemilu terbuka, transparan, dan akuntabel sehingga publik bisa ikut mengawasi pemilu di seluruh tahapan," kata Khoirunnisa. Selain itu tingkat partisipasi pemilih, kata Khoirunnisa, turut ditentukan peserta pemilu. Sebab faktor yang membuat rendahnya partisipasi karena pemilih tidak mengetahui peserta Pemilu. "Partisipasi pemilih juga dipengaruhi, karena pemilih tidak tahu calonnya, atau peserta Pemilu memiliki sisi negatif di masyarakat. Sehingga perlu dilakukan edukasi politik secara aktif di masyarakat," kata Khoirunnisa. Tak hanya itu, minimnya gagasan dan program yang ditawarkan oleh peserta Pemilu secara tidak langsung ikut berdampak pada partisipasi pemilih. " Selain itu ada juga kondisi masyarakat kita yang pragmatis, hal ini disebabkan karena masyarakat di Indonesia tidak dekat dengan partai politik. Tidak ada ikatan dengan parpol, ditambah tidak kenal calonnya," tukasnya. Ketua Bawaslu Sulsel, Mardian Rusli menyebutkan, untuk data pemilih bersih pihaknya aktif melakukan pengecekan dengan menggandeng Dinas Kependudukan terkait pemilih bersyarat Non KTP-el. Termasuk koordinasi Dinas Pendidikan dan sekolah terkait pemilih potensial. “Komperhensif, akurasi dan kemutahiran data menjadi prinsip dalam menyusun daftar pemilih. Karenanya tugas kita memverifikasi hasil yang telah diverifikasi oleh KPU, PPK dan PPS sesuai prosedural dan regulasi yang mengatur,“ ujar mantan wartawan senior itu. Tak hanya itu, Bawaslu juga juga berfokus pada pemilih kelompok rentan, yakni pemilih disabilitas, lansia dan masyarakat adat. Misalnya, di Sidrap, komunitas Tolotang masih menganut aliran kepercayaan leluhur suku Bugis, berpotensi tidak terdata dikarenakan adminitrasi kependudukan belum semuanya ber KTP-el. "Akurasi pemutahiran data menjadi sangat penting untuk menentukan tingkat partisipasi warga dan menentukan jumlah surat suara logistik di TPS," ujar Mardiana menandaskan. (BAR)