Enam Parpol Sinyal Merapat ke Rivai Ras

<strong>DISWAY, MAKASSAR --</strong> Tiga fraksi di DPRD Sulawesi Selatan, Demokrat, PKS dan PAN menginginkan calon Penjabat Gubernur pengganti Andi Sudirman Sulaiman adalah putra daerah.Keinginan ini seiring tahapan pembahasan pengusulan Pj Gubernur mulai berjalan di DPRD Sulsel, Rabu kemarin. Anggota Fraksi Partai Keadilan Sejahtera DPRD Sulsel, Andi Syaifuddin Patahuddin mengatakan, sesuai hasil rapat pimpinan dan Alat Kelengkapan Dewan (AKD) batas pengusulan Pj berakhir 9 Agustus 2023. Namun sebelum masuk ke pembahasan masing - masing fraksi, terlebih dahulu DPRD Sulsel melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Tujuannya untuk menyelaraskan prosedur yang digunakan. Menurut dia, berdasarkan hasil rapat pimpinan DPRD Sulsel apabila dalam pembahasan pengusulan Pj menghasilkan lebih tiga nama akan dilakukan voting melalui rapat paripurna. Namun jika hanya satu nama langsung diusulkan ke Kemendagri. Pengusulan ke Kemendagri tidak mesti tiga nama sebagaimana Permendagri nomor 4 2023. "Kalau lebih tiga nama divoting, tidak mesti tiga itu tata tertib di DPRD. Kalau lebih dari tiga nama baru kita lakukan voting," kata Ketua Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Sulsel ini. Di samping itu untuk fraksi PKS, diungkapkan Syaifuddin, calon Pj Gubernur setidaknya putra daerah Sulawesi Selatan."Kalau PKS belum ada nama disebut. Tapi minimal putra daerah. Lebih mengerti kondisi dan situasi. Persyaratan utamanya sebaiknya putra daerah. PKS akan memperjuangkan putra daerah," tegasnya. Senada juga disampaikan Anggota Fraksi Partai Amanat Nasional, Irwandi Natsir. Dia mengatakan Pj Gubernur setidaknya memiliki kemampuan mengelola pemerintahan. Tapi paling utama kata dia adalah putra daerah."Tapi sebagai orang yang tinggal di daerah kita berharap, orang yang memimpin daerah ini adalah orang yang betul-betul memahami kondisi daerah," tegasnya. Diketahui jika mengacu keinginan PKS dan PAN mengerucut ke dua nama, yakni Laksamana Muda TNI  Abdul Rivai yang mengemban jabatan Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam. Serta mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Selatan Jufri Rahman yang sekarang menjabat Staf Ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Informasi yang dihimpun saat ini ada enam fraksi di DPRD Sulsel telah memberikan isyarat merapat Rivai Ras yakni PAN, PKS, Demokrat, Gerindra, PDIP dan PPP. Tentu ini peluang Rivai Ras untuk menjabat sebagai Pj Gubernur Sulsel menggantikan Andi Sudirman Sulaiman yang berakhir masa jabatan pada 5 September tahun ini. Sementara Pengamat Pemerintahan, Arief Wicaksono menilai penentuan Pj Gubernur perlu melihat track record setiap figur. Apalagi Pj nantinya akan menghadapi berbagai dinamika seperti Pilpres, Pileg hingga Pilkada 2024. Arief Wicaksono menilai apabila jika melihat dinamika politik saat ini, Pj Gubernur akan lebih condong ke figur yang dekat ke penguasa. "Kepentingan paling jelas adalah di pusat. Yang jelas nanti itu semuanya jadi titipan. Tapi titipan siapa ini jelas pemerintah," tandasnya Sementara, Rivai Ras sebagai bakal calon Pj Gubernur Sulsel, mengaku masih fokus dengan tugas yang diemban saat ini. Dia pun menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah mengenai keputusan politik kedepannya. "Saya sendiri saat ini akan fokus untuk melaksanakan amanah baru saya membantu Bapak Prof Mahfud MD di Kemenkopolhukan. Kita lihat saja perkembangannya nanti, kalau ada perintah atau saya yang dikehendaki Insya Allah tentunya kita laksanakan. Kita serahkan saja kepada pengambil keputusan," kata Rivai Ras saat dihubungi Disway Sulsel, Kemarin. Putra asal Kabupaten Bone ini mengapresiasi semua fraksi di DPRD Sulsel yang telah mengusulkan namanya masuk sebagai salah satu bakal calon Pj Gubernur. Namun dia menyerahkan semua keputusan sesuai dengan mekanisme yang berlaku. "Saya berterima kasih kepada semua pihak atau sejumlah fraksi yang memberikan perhatian dan mendorong saya untuk amanah itu. Saya kira biarkanlah mereka menilai dan memutuskan siapapun yang akan didorong atau diusulkan, karena semua itu di luar kewenangan saya dan keputusan kelak ada di Pemerintah Pusat," ujar Rivai Ras.(*)