Redam Korupsi di Pelabuhan

<strong>diswaysulsel.com, MAKASSAR </strong>- Korupsi di sektor pelabuhan menjadi salah satu lagu lama yang terus berulang. Oknum pejabat yang memanfaatkan posisi untuk mendulang rupiah baik dari penumpang maupun logistik barang. Untuk itu, langkah-langkah pencegahan di lakukan baik melalui pemotongan jalur administrasi dan digitalisasi di segala lini di sektor pelabuhan. Hal ini diungkapkan oleh Tenaga Ahli Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK), Febriantoro ketika ditemui awak media selepas menjadi salah satu pemateri dalam Sosialisasi Aksi Stranas PK di Ruang Senat, Rektorat Unhas, Rabu 31 Januari 2024. "Semua digitalisasi stakeholder kementrian harus melalui by one gate system (sistem satu pintu) supaya mudah aksesnya, kita mengurangi revisi dokumen dan transparansi," ujarnya. Dengan pemotongan jalur administrasi menggunakan digitalisasi biaya logistik pun dapat ditekan. Untuk itu Pelindo-pun digandeng sebagai salah satu leading sektor dalam pengaturan pelabuhan. "Target kita penurunan biaya logistik, semakin banyak proses semakin banyak birokrasi semakin mahal biaya logistik kita makanya kita pangkas, dari gudang penjual hingga gudang pembeli," imbuhnya. Direktur Utama Pelindo, Arif Suhartono menyampaikan dengan bantuan Stranas PK, tranformasi di berbagai bidang di Pelabuhan dapat dengan cepat dilakukan. "Pelindo adalah melakukan transformasi atas pelayanan, kita melakukan transformasi di seluruh pelabuhan secara bertahap," jelasnya. Dikesempatan yang sama Kepala Balai Karantina Indonesia, Sahat menuturkan balai karantina menjadi salah satu aspek penting dalam memaksimalkan penataan pelabuhan termasuk dalam pencegahan korupsi. "Kita ingin tindakan karantina menjadi suatu sistem, pendekatan nya sistem terintegrasi dengan institusi lain, sehingga dokumen yang mengalir kesitu sesuai fisiknya dan di share ke kementerian lembaga di pelabuhan sehingga ada transparansi," pungkasnya. "Ke depan masih bisa kita maksimalkan upaya tersebut dengan penataan pelabuhan yang menjadi entitas yang menjadi sorotan pemerintah bersama Pelindo," sambungnya. (Fath)