Terima 21 Rekomendasi dari DPRD Terkait LKPj APBD TA 2023, Chaidir Syam: Kami akan Perhatikan Rekomendasi Ters

<strong>diswaysulsel.com, MAROS —</strong> DPRD Kabupaten Maros memberikan sejumlah rekomendasi terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Bupati Maros akhir tahun anggaran 2023 di Gedung DPRD Maros, Senin (13/5/2024). Ketua DPRD Maros, Patarai Amir membacakan rekomendasi-rekomendasi yang sudah cukup lama dibahas. Rekomendasi di antaranya untuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Dewan meminta pemerataan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik yang belum memenuhi standar. "Juga menambah insentif kepala sekolah agar dinas menggunakan dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) sesuai petunjuk teknis yang berlaku,” katanya. Kemudian pemberian jasa upah untuk guru honorer yang tidak masuk daftar Data Pokok Pendidikan (Dapodik). "Terkait pengangkatan tenaga pengajar PPPK diutamakan yang berdomisili di wilayah tersebut agar tidak terbebani biaya yang lebih tinggi," pesannya. Dinas Kesehatan diminta mengalihfungsikan Puskesdes yang tidak aktif menjadi rumah dinas untuk bidan. Dewan juga menyoroti kurangnya dokter di beberapa puskesmas agar Dinas Kesehatan menyesuaikan pendistribusian dokter berds Dinas Pemberdayaan Perempuan diminta memperhatikan penganggaran kegiatan berdasarkan aturan regulasi yang berlaku. "Selanjutnya banyak kasus kriminalitas dalam keluarga, agar penganggaran kegiatan pembinaan ketahanan keluarga untuk mengurangi kekerasan anak,” sarannya. Dinas Pertanian diminta target yang tidak mencapai realisasi pada penjaminan jumlah benih/bibit ternak yang beredar agar dilakukan pergeseran anggaran jumlah ternak dikurangi. “Tidak adanya kegiatan penyusunan peta lahan pertanian pangan berkelanjutan/LP2B dikarenakan anggaran tidak cukup, agar dilakukan penambahan anggaran untuk 14 kecamatan,” lanjut Patarai. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perhubungan dan Pertanahan diminta menganggarkan sendiri pengadaan alat berat. “Dianggarkan juga kegiatan untuk perbaikan jembatan H.Bohari,” katanya. Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup diminta agar penganggaran dana bansos pihak perencanaan berkoordinasi terlebih dahulu dengan bagian verifikasi data. “Bagian pendataan agar lebih teliti dalam melakukan pendataan di lapangan,” tuturnya. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan diminta meninjau kembali pasar-pasar yang telah dibangun oleh koperindag agar dapat difungsikan. “Penertiban pedagang kaki lima di pasar Tramo dan perluasan masjid," ujarnya. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga disarankan agar wisata Bantimurung dipihakketigakan. Kemudian menganggarkan fasilitas lapangan untuk sarana olahraga yang berstandar nasional. “Harus juga diberikan penghargaan kepada pemuda pemudi yang berprestasi,” lanjut politisi Partai Golkar itu. Badan Keuangan dan Aset Daerah diminta penurunan target untuk jasa giro. “Untuk TPTGR jika capaian target untuk tahun depan tidak tercapai hal ini bisa menjadi temuan,” imbaunya. Kemudian terkait pembebasan lahan agar dilakukan penambahan anggaran untuk lahan kantor kecamatan simbang sesuai harga lahan. “Pagar eks terminal Maros agar dibongkar karena secara hukum kepemilikan masih dari aset Pemkab Maros,” tutupnya. Menanggapi hal tersebut, Bupati Maros, Chaidir Syam berjanji akan memperhatikan rekomendasi tersebut. Persoalan kekurangan dokter pihaknya mengaku setiap tahun membuka penerimaan melalui PPPK. “Tapi memang dokter untuk di Puskesmas Mallawa tidak ada yang daftar,” akunya. Bahkan dia telah menjalin kerja sama dengan universitas untuk penempatan dokter untuk Kecamatan Mallawa, Camba dan Tompobulu. <strong>(*)</strong>