UMI Tegaskan Tak Berafiliasi dengan Israel

<strong>diswaysulsel.com, MAKASSAR </strong>- Universitas Muslim Indonesia (UMI) memberikan klarifikasi dan menegaskan bahwa perguruan tinggi Islam tersebut tidak berafiliasi apalagi mendukung Israel maupun organisasi - organisasi underbownya. Hal ini diungkapkan oleh Rektor UMI, Prof Sufirman Rahman dalam Konferensi Pers di Lantai 9 Menara UMI, Jum'at 26 Juli 2024. "UMI jelas sekali tidak suka Israel, karena genosida dan kekerasan, kita mendukung Palestina," tuturnya. "Semua sudah bantah bahwa semua itu tidak benar, semoga konferensi pers tadi di lihat oleh ustadz Fahmi Salim dan beliau bisa memahami statement kita," sambungnya. Kerja sama dengan Leimana Institute semata-mata untuk kepentingan akademisi dan pertukaran dan pemahaman lintas budaya tidak dalam konteks afiliasi politik. "Kalaupun pernah ada kegiatan, pertemuan, atau bahkan kerja sama misalnya dalam bidang kegiatan sosial, internasional, lintas budaya tidak berarti bahwa kita diidentikkan dengan lembaga yang kebetulan pernah bertamu di UMI," tegasnya. Guru Besar Fakultas Hukum UMI itu juga menyampaikan bahwa sebenarnya tweet dari Uztadz Fahmi Salim tidak dalam posisi memandang lembaga yang ia pimpin berafiliasi dengan Israel tetapi ia hanya khawatir UMI kemungkinan berafiliasi karena mengikuti dan bekerja sama dengan lembaga Leimana Institute dan American Jewish Committee (AJC). "Sebetulnya juga ustadz Fahmi salim itu tidak dalam posisi memandang UMI berafiliasi (tapi) khawatir umi berafiliasi karena mengikuti kegiatan oleh lembaga tertentu yang disinyalir pro Israel (Leimana Institute)," jelasnya. Lebih lanjut, UMI kata Sufirman juga sering melakukan aktivitas yang mendukung Palestina. Solidaritas UMI terhadap Palestina nampak dalam berbagai bentuk misalnya memberikan bantuan kemanusiaan senilai Rp2 Miliar pada 9 November 2023 lalu yang diterima langsung oleh Duta Besar Palestina untuk Indonesia, Dr. Zuhair. Kemudian melalui event internal maupun eksternal kampus, hingga Fakultas seperti kedokteran yang sampai saat ini masih menggalang dana untuk Palestina dan membuat petisi solidaritas untuk Palestina. Senada, Ketua Pengawas YW-UMI, Syahrir Mallongi menekankan bahwa dalam aktivitas internasional UMI terbuka dengan siapapun, tetapi tidak dalam konteks afiliasi khususnya Israel. "UMI terbuka dengan aktivitas internasional, tapi berafiliasi dengan Israel itu haram hukumnya itu bertentangan dengan nilai kita nilai kemanusiaan," bebernya. "Kalau pergaulan terbuka, sesama manusia bergaul, tapi afiliasi politik pasti kita harapkan hukumnya," sambungnya, sembari menerangkan bahwa dalam Islam, kita tidak hanya bergaul dengan sesama Islam melainkan juga dengan non muslim termasuk Yahudi. Diberitakan sebelumnya, Universitas Muslim Indonesia (UMI) diterpa isu tidak sedap. Kampus Islam tertua di Indonesia Timur ini, diduga berafiliasi dengan organisasi yang memiliki hubungan langsung dengan Zionis Israel. Hubungan ini, menjadi sorotan karena aksi keji Israel yang melakukan pembantaian terhadap ratusan ribu warga Palestina beberapa bulan terakhir ini. Hal ini diungkapkan oleh salah satu tokoh agama dan akademisi yakni Ustadz Fahmi Salim (UFS). Ia menyebut UMI Makassar berafiliasi agen Zionis Israel dari organisasi American Jewish Committee (AJC). Dalam unggahannya di platform sosial media X, UFS menyebut beberapa lembaga yang bekerjasama dengan AJC salah satunya, UMI Makassar. “Saya sangat menyesalkan fakta jaringan yang digarap agen zionis AJC Ari Gordon ini juga menyasar banyak lembaga, kampus dan ormas Islam tak terkecuali Muhammadiyah, Al-Khairaat dan UMI Makassar. Bersyukurlah jaringan ini terbongkar dengan kepergian 5 anak muda ke Israel (Israel),” tulisnya. Diketahui, AJC sempat mengikuti program dari Leimana Institute yang bekerja sama dengan kampus UMI bertajuk Literasi Keagamaan Lintas Budaya (LKLB). Tujuan kegiatan ini untuk memfasilitasi kerja sama lintas budaya dalam menghadapi tantangan global. PBNU pun sempat mengeluarkan surat instruksi yang memperkuat larangan kerja sama dengan lembaga yang berafiliasi dengan Israel tersebut. Surat ini, bernomor 2020/PB.03/A.1.03.08/99/07/2024. (Fath)