Parpol Tarik-Ulur Rekomendasi

<strong>diswaysulsel.com, MAKASSAR </strong>- Dua pekan menuju pendaftaran kandidat di Komisi Pemilihan Umum (KPU), partai politik terlihat masih tarik ulur dukungannya kepada bakal calon gubernur Sulawesi Selatan. Adapun dinamika politik masih terus bergulir di tingkatan pusat. Baru-baru ini, Ketua Umum Dewan Pengurus Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar), Airlangga Hartarto menyatakan pengunduran dirinya. Hal ini pun dinilai akan berefek kepada dukungan Golkar pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak. Di Sulsel, pasangan calon gubernur dan wakil gubernur yang menerima surat rekomendasi Golkar dari Airlangga adalah pasangan Andi Sudirman Sulaiman dan Fatmawati Rusdi. Pasalnya, surat rekomendasi yang telah diterima oleh paslon ASS-Fatma tersebut ditandatangani oleh Airlangga yang telah mengundurkan diri baru-baru ini. Sehingga, muncul pertanyaan atas keabsahan surat rekomendasi tersebut. Selain di Golkar, dinamika lainnya pun terjadi di koalisi paslon Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto dan Azhar Arsyad. Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sebagai salah satu parpol koalisi DIA, dipertanyakan pasca munculnya klaim atas rekomendasi DPP PPP oleh Tim Pemenangan ASS-Fatma, Andalan Hati. Meskipun tak berselang lama setelah itu, pengurus baik tingkat DPW maupun DPP telah membantah klaim tersebut. Namun, tak dapat dihindari hal ini pun menjadi tanda tanya baru di tengah-tengah publik. Lantas, mengapa partai politik yang menjadi kenderaan bagi para paslon bakal calon gubernur ini masih tarik-ulur dukungannya? Apakah dinamika yang terjadi di tingkat pusat seketika akan mengubah konstelasi di Pilkada serentak? Pakar Politik Universitas Hasanuddin (Unhas), Sukri Tamma menilai bahwa pengunduran diri Airlangga Hartarto sebagai Ketum DPP Golkar tentu akan memberi pengaruh terhadap konstelasi Pilkada serentak. “Sebagai pucuk pimpinan partai yang juga partai besar pemenang Pemilu tentu memberi pengaruh, Bagaimana pun juga seorang ketua tentu akan berakibat pada aspek kepengurusan dan beberapa kebijakan mungkin akan ditinjau kembali,” ungkapnya kepada Harian Disway Sulsel, Minggu 11 Agustus 2024. Pergantian Ketum tersebut, kata Sukri, akan melahirkan dua kemungkinan yakni memperkuat kebijakan Ketum sebelumnya atau meninjau kembali kebijakan yang telah ada sebelumnya dan melahirkan kebijakan baru. Perihal klaim rekomendasi PPP oleh paslon ASS-Fatma, Sukri mengatakan itu adalah hal yang wajar karena hingga saat ini belum ada parpol yang terlihat memberikan dukungan secara final dan pendaftaran paslon yang masih berselang beberapa pekan. “Saya kira PPP cukup signifikan untuk mempengaruhi peta kandidat yang akan berlaga di Pilgub Sulsel. Saat ini pilihannya kan hanya, ada lawan atau calon tunggal meskipun kalau kita lihat kecenderungannya head to head,” sebut Dekan FISIP Unhas ini. “PPP kalau kita lihat akan sangat mempengaruhi peta kekuatan. Karena itu aksi saling klaim adalah tindakan untuk memastikan bahwa partai ini akan mendukung kutub yang mana. Sebenarnya memberi pengaruh juga kepada partai-partai lain, karena mereka juga saat ini sedang melihat situasi,” sambungnya. Guru Besar FISIP Unhas ini mengakui bahwa dua minggu jelang pendaftaran di KPU saat ini konstelasi politik masih sangat dinamis. Sehingga dia melihat, masih ada kehati-hatian dari partai politik untuk memastikan dukungan. Oleh karena itu, saat ini parpol masih terlihat tarik-ulur dukungan maupun rekomendasinya. “Karena apapun yang mereka tentukan nanti akan memberi pengaruh kepada kita (masyarakat) untuk lima tahun ke depan. Tentu mereka tidak ingin mengambil posisi yang tidak tepat kali ini. Selalu ada kehati-hatian itu menunjukan bahwa masih ada kondisi yang sangat dinamis, dan belum ada hal yang sangat solid,” tandasnya. Pengamat Politik Nurani Strategic, Nurmal Idrus mengungkapkan bahwa pergantian Ketum DPP Golkar kecil kemungkinan membuat tarik-ulur rekomendasi Golkar untuk calon kepala daerah. Namun, hal itu kata dia, dikembalikan kepada keputusan internal DPP Golkar. “Jadi tergantung internal partai Golkar. Karena meski kemudian Airlangga diganti, tidak membuat misalnya rekomendasi juga harus diganti,” sebut Nurmal, Minggu 11 Agustus 2024. “Kalau pengurus baru, Ketum baru yang sudah terdaftar di Kemenkumham, ya bisa diganti (rekomendasinya) karena dia sah pada saat ini. Tetapi (rekomendasi) Airlangga juga sah di KPU kalau tidak ada rekomendasi baru yang menggantikan,” tambahnya. Mantan Ketua KPU Makassar ini mengungkapkan bahwa KPU pada saat tahapan pendaftaran nanti akan menerima dokumen rekomendasi yang terakhir dikeluarkan oleh partai politik. Sehingga, menurut Nurmal masih ada kemungkinan rekomendasi tersebut berubah menjelang pendaftara di KPU 27 Agustus mendatang. “Artinya kalau misalnya ada perubahan karena kan pendaftarannya masih pada 27 sampai 29, jadi masih bisa saja berubah. KPU akan melihat mana yang terakhir dan disahkan Kemenkumham. KPU akan melihat kepengurusan mana yang ditandatangani Kemenkumham karena ada proses verifikasi nanti,” jelasnya. Terkait saling klaim rekomendasi PPP, Ketua DPW PPP Sulsel, Imam Fauzan membantah klaim Jubir Tim Pemenangan Andalan Hati. Dia mengatakan sampai saat ini DPP PPP belum mengeluarkan rekomendasi untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur. Melainkan DPP PPP baru mengeluarkan satu surat tugas yakni kepada Mohammad Ramdhan ‘Danny’ Pomanto. “Sampai hari ini PPP belum mengeluarkan B1-KWK kepada Bacagub Sulsel. Sampai hari ini hanya surat tugas ke Pak Danny Pomanto,” ujarnya, Sabtu 10 Agustus 2024. Menurut Wakil Ketua Komisi C DPRD Sulsel ini, pernyataan Jubir Andalan Hati, Muhammad Ramli Rahim (MRR) atas klaim rekomendasi PPP tersebut terkesan tidak beretika karena telah mencampuri internal PPP. "Dan perlu dicatat, sangat tidak elok tim pemenang cakada memberikan statement tidak sesuai dengan keputusan partai. Apalagi dia sama sekali tidak ada hubungannya dengan PPP," tegas Imam Fauzan. Sebelumnya, Jubir Andalan Hati Muhammad Ramli Rahim mengklaim rekomendasi PPP untuk pasangan ASS-Fatma sejatinya sudah terbit dalam model B1.KWK. Namun surat sakti itu ditolak untuk memberikan ruang kepada kandidat lain. Wakil Ketua DPP PPP, Amir Uskara turut membantah klaim Ramli Rahim tersebut. Wakil Ketua MPR RI itu mengaku surat yang diterbitkan PPP, baru sebatas surat tugas untuk Danny Pomanto di Pilgub Sulsel 2024. "Untuk saat ini, surat yang keluar baru surat tugas untuk Pak Danny. Saya tidak tahu kalau ada surat lain," kata Amir Uskara. Legislator DPR RI itu pun mengatakan surat tugas Danny Pomanto yang akan dikonversi menjadi B1.KWK saat ini sedang berproses di DPP PPP. Terkait bantahan Imam Fauzan dan Amir Uskara, Ramli Rahim justru membenarkan bantahan tersebut. "Pak Amir Uskara tidak salah, rekomendasi untuk Sudirman-Fatma memang belum keluar karena tim Andalan Hati belum mau menerima rekomendasi itu," terang mantan Ketua Umum Konfederasi Nasional Relawan Anies (KoReAn) itu. (REG/E) &nbsp;