ASS Hanya Klaim, Berhasil Tanpa Bukti!

<strong>diswaysulsel.com, MAKASSAR </strong>- Andi Sudirman Sulaiman (ASS), yang maju kembali sebagai Calon Gubernur kerap melakukan klaim keberhasilan atas kinerjanya, semasa menjabat Gubernur Sulawesi Selatan. ASS yang berpasangan dengan Fatmawati Rusdi di Pemilihan Gubernur (Pilgub) Sulsel ini mengaku telah melakukan program yang pro rakyat. Namun nyatanya, selama ini rerata proyek yang dikerjakan merupakan hasil yang diwariskan oleh Nurdin Abdullah (NA). ASS menjabat Gubernur Sulsel kala itu, menggantikan NA pasca mantan Bupati Bantaeng itu tersandung OTT KPK. Di era kepemimpinan ASS saat menjabat gubernur, diketahui ada beberapa proyek yang mangkrak. Salah satu yang terbesar yakni pembangunan Stadion Mattoanging yang awalnya dibongkar, namun tak kunjung dibangun. Proyek ini sudah berapa kali dianggarkan oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel. Sama halnya dengan Stadion Barombong dan Masjid 99 Kubah yang diwariskan oleh mantan Gubernur, Syahrul Yasin Limpo tak kunjung dituntaskan. Selain itu, pembangunan Rest Area di Jeneponto dan Sidrap yang juga terkatung-katung. Para kontraktor atau pihak ketiga, di era ASS juga harus selalu mengusap air mata. Hal ini disebabkan, baik proyek yang tengah berjalan maupun yang sudah rampung, namun belum terbayar lunas. Termasuk Dana Bagi Hasil (DBH) Kabupaten Kota, bahkan menjadi utang yang harus ditanggung pada kepemimpinan Gubernur setelahnya, yakni Pj Gubernur Bahtiar dan kini Pj Gubernur Prof Zudan Arif Fakrulloh. Utang ini juga menjadi kontroversi sebab 'memotong' banyak pos-pos anggaran di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemprov. Sehingga imbas hilirnya adalah pada berkurangnya pembangunan daerah dan pelayanan publik. Tak hanya itu, polemik mutasi ASN di era kepemimpinan ASS juga menuai banyak sorotan. Akibat kebijakannya dalam menetapkan Non Job, demosi serta mutasi bagi beberapa Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terbukti cacat prosedur di Badan Kepegawaian Negara (BKN). Pengamat Pemerintahan dari STIE Wirabakti Makassar, Masriadi Patu menilai bahwa klaim yang dilakukan oleh ASS adalah bagian dari komoditas politik sebagai incumbent atau petahana yang maju kembali bertarung. Sehingga beberapa pembangunan yang dilakukan sebelumnya akhirnya menjadi jualan politik dengan orientasi kampanye. “Cuma permasalahannya, apakah aktivitas pembangunan yang dilakukan itu betul-betul sesuai yang diharapkan. Apakah itu prestasi yang bisa dikatakan ‘wow’ atau hal yang sebenarnya biasa-biasa saja,” katanya kepada Harian Disway Sulsel, Rabu 9 Oktober 2024. Kendati klaim-klaim tersebut menjadi jualan politik ASS, Masriadi mengakui bahwa saat ini masyarakat sudah cerdas dalam melakukan penilaian. Bahwa mana yang dapat dikatakan sebuah prestasi, dan mana pembangunan standar yang sudah semestinya dilakukan. “Prestasi itu kalau melampaui standar, tapi kalau hanya berjalan di dalam standar itu tidak ada yang perlu diapresiasi. Itu hal yang biasa saja dalam pemerintahan. Memang tugasnya kan untu membangun,” jelas Masriadi Patu. “Semestinya, kita ditawari sesuatu yang bisa mengatasi persoalan di masyarakat yang sangat mendesak setelah yang bersangkutan terpilih lagi. Bukan hanya menceritakan bahwa aktivitas selama menjabat. Itu biasa saja,” lanjutnya. Menurut dia, ASS seharusnya adil dalam mengemukakan prestasinya selama menjabat. Dalam artian, selain mengklaim berhasil dalam beberapa pembangunan, sebagai pejabat yang bertanggung jawab, ASS juga mesti menyebut hal-hal yang gagal dilakukannya selama menjabat Gubernur. “Silakan sampaikan prestasi, tapi sampaikan juga kegagalan yang tidak bisa dilakukan. Misalnya dua Stadion itu berapa tahun dijanjikan sampai hari ini belum jelas. Kemudian utang pemprov, itu juga harus disampaikan bahwa selama menjabat meninggalkan utang. Oleh karenanya kami bertanggung jawab terpilih berikutnya kita lunasi atau kita tambah utang,” terangnya. ASS semestinya tidak harus menutupi atas kegagalan yang dia lakukan selama menjabat, sebab menurut Masriadi, hal itu sebenarnya bisa menjadi sesuatu yang dia janjikan lagi apabila terpilih kedua kalinya. “Kalau saya mesti fair begitu, Supaya masyarakat tidak dikelabui, tidak dibohongi dengan bicara prestasi tapi tidak pernah bicara tentang kegagalan. Orang yang pernah sebagai penjabat semestinya begitu,” ungkapnya. Meskipun berharap ASS mengakui ‘dosa-dosa’ selama kepemimpinannya, Masriadi mengatakan hal itu sulit untuk diakui oleh ASS sebagai seorang politisi. Sebab, sebagai seorang Calon Gubernur yang akan bertarung 27 November nanti, tentu ASS akan cenderung membranding dirinya dengan capaian-capaian baik. “Tapi saya kira politisi tidak akan mau, kalau ada yang begitu itu saya pilih. Artinya pemimpin yang jujur, bukan hanya mengklaim apa yang sudah dia lakukan. Tapi juga mengakui apa saja yang tidak bisa dia lakukan sebelumnya,” tukasnya. Diketahui bahwa utang Pemprov Sulsel di ASS yakni di tahun 2022 hingga 2023 terus menjadi sorotan. Sebab di era Penjabat Gubernur (Pj) baik Bahtiar maupun Prof Zudan, pemprov mesti memangkas beberapa pos di OPD untuk menutupi hutang tersebut. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Salehuddin pernah menegaskan bahwa Pemprov melakukan pemotongan anggaran di semua OPD demi membayar hutang di 2022-2023. "Untuk pihak ketiga kurang lebih Rp300-an Miliar, tahun lalu (2023), 2021 tidak ada, 2022 kayaknya ada, tapi tidak terlalu besar karena di akhir tahun tidak sempat masuk SPMnya. Selebihnya clear semua, intinya pihak ketiga kita selesaikan semua,” paparnya. Utang terbesar yang ditinggalkan ASS bersumber dari Dana Bagi Hasil Daerah (DBH) ke Kabupaten/Kota, mencapai Rp445 miliar. Informasi yang dihimpun utang DBH ini menumpuk dari 2021 sampai 2023. Rentan waktu tersebut merupakan masa kepemimpinan tunggal ASS setelah Nurdin Abdullah ditangkap KPK. Kemudian pada APBD Pokok 2024, ada tiga proyeksi utang yang harus diselesaikan Pemprov untuk menyelematkan APBD di 2025. Yakni, utang jangka panjang Rp513 miliar, utang pihak ketiga Rp662 miliar dan utang TPP Pegawai Rp74 miliar. (REG/FATH/E)