PPP Incar Figur Eksternal di 5 Daerah Jelang Muscab

DISWAY, MAKASSAR — Partai Persatuan Pembangunan (PPP) mengincar figur eksternal sebagai bakal calon ketua DPC di Musyawarah Cabang (Muscab) serentak yang digelar pada 25 April 2026. Ada lima daerah yang memprioritas figur eksternal yakni Kota Palopo, Kabupaten Selayar, Maros, Tana Toraja, dan Toraja Utara.

Alasannya karena lima daerah ini tidak memiliki kursi di DPRD pada Pemilu 2024 lalu. Sehingga PPP mencari figur ekternal yang dianggap mampu mengelola dan mengembangkan partai di lima daerah tersebut.

"Lima daerah ini memang kader kita sudah meminta kepada kita untuk mencari orang eksternal. Karena figur-figur internal belum ada yang sukses," kata ketua DPW PPP Sulsel, Ilham Ari Fauzi Amir Uskara saat ditemui di kantor DPW PPP Sulsel, Jalan Sungai Saddang, Makassar, Jumat 17 April 2026.

Mantan calon Wakil Wali Kota Makassar ini memaparkan Muscab serentak dilaksanakan 22 daerah sementara 2 daerah yakni Tana Toraja dan Toraja Utara belum digelar karena ketua DPC masih status Pelaksana Tugas (Plt).

Sejauh ini, ada sejumlah figur yang mulai bermunculan baik dari internal maupun eksternal. Bagi figur eksternal akan dilakukan uji kelayakan oleh DPW. " kalau internal kami sudah tau dan kenal. Kalau memang eksternal perlu uji untuk mengenal kemampuannya," ujar Ilham Ari.

Menjelang pelaksanaan muscab, DPW juga akan melakukan evaluasi terhadap kinerja DPC. Evaluasi mencakup daerah dengan capaian baik maupun daerah yang dinilai masih rawan, meskipun rincian wilayah belum diungkapkan.

Beberapa daerah dinilai menunjukkan capaian positif, seperti Gowa, Takalar, Bantaeng, dan Bone yang berhasil meraih kursi pimpinan. Namun demikian, terdapat pula daerah dengan peningkatan suara tanpa diikuti kenaikan kursi, maupun sebaliknya, yang tetap menjadi perhatian dalam evaluasi.

DPW menegaskan bahwa fokus utama muscab kali ini adalah menghadirkan sosok ketua DPC yang memiliki kapasitas kepemimpinan kuat sekaligus mampu mengaktifkan mesin partai secara optimal. Hal ini dinilai penting dalam menghadapi tahapan verifikasi faktual ke depan.

Sebagai syarat pencalonan, setiap kandidat, lanjut Ilham Ari Fauzi, ketua DPC diwajibkan menandatangani pakta integritas sebagaimana hasil keputusan Rapimnas.

“Ketua DPC PPP yang terpilih wajib menandatangani pakta integritas,”ujar Ilham Ari Fauzi, Jumat 17 April 2026.

Beberapa poin utama dalam pakta tersebut antara lain kewajiban menyediakan kantor, melengkapi struktur kepengurusan hingga tingkat PAC, serta memenuhi target kaderisasi dengan rasio minimal satu kader per seribu jumlah penduduk di masing-masing kabupaten/kota.