SiLPA Capai Rp699,85 Miliar, Sekda Makassar Ungkap Penyebabnya

DISWAY, SULSEL - Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, menjelaskan penyebab meningkatnya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) yang menjadi sorotan sejumlah fraksi DPRD Kota Makassar dalam agenda penyampaian pemandangan umum fraksi-fraksi terhadap penjelasan Wali Kota Makassar atas Ranperda tentang Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025 Kemarin

 

Menurut Andi Zulkifly, besarnya SILPA dipengaruhi oleh rendahnya realisasi belanja daerah pada tahun anggaran sebelumnya yang hanya mencapai sekitar 83 hingga 84 persen. Kondisi tersebut diperparah dengan akumulasi SILPA dari tahun sebelumnya.

 

“Realisasi belanja kita tahun lalu hanya berada di kisaran 83 sampai 84 persen. Kemudian ditambah lagi dengan SILPA dari tahun sebelumnya sehingga nilai SILPA kita menjadi lebih besar,” kata Andi Zulkifly, Jumat (17/7/2026)

 

Untuk menekan besaran SILPA pada tahun anggaran berjalan, Wali Kota Makassar telah menginstruksikan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) agar mempercepat pelaksanaan program dan penyerapan anggaran.

 

Ia mengatakan, setiap OPD diminta melakukan pemantauan secara berkala terhadap realisasi belanja, terutama menjelang pembahasan APBD Perubahan.

 

“Pak Wali Kota meminta seluruh SKPD segera melakukan monitoring terhadap realisasi belanjanya. Selagi masih ada ruang pada APBD Perubahan, program yang memang masih bisa dilaksanakan harus segera direalisasikan. Kalau memang tidak memungkinkan, segera dilakukan penyesuaian program, sepanjang bukan merupakan program prioritas dan memiliki justifikasi yang logis,” ujarnya.

 

Andi Zulkifly berharap langkah tersebut dapat meningkatkan realisasi belanja daerah pada tahun ini hingga mencapai 87 hingga 90 persen, sehingga besaran SILPA dapat ditekan dibandingkan tahun sebelumnya.

 

“Mudah-mudahan tahun ini realisasi belanja kita bisa mencapai 87 sampai 90 persen, lebih tinggi dari tahun lalu. Dengan begitu, SILPA kita juga tidak akan terlalu besar,” jelasnya.

 

Lebih lanjut, Andi Zulkifly mengungkapkan bahwa sebagian besar SILPA berasal dari pelaksanaan proyek fisik. Menurutnya, kondisi tersebut umumnya disebabkan oleh perencanaan yang belum optimal serta selisih yang cukup besar antara nilai penawaran dalam proses pengadaan dengan realisasi anggaran yang digunakan.

 

“Sebagian besar memang berasal dari pekerjaan fisik. Biasanya perencanaannya belum terlalu matang. Selain itu, terdapat selisih yang cukup besar antara nilai penawaran dengan realisasi anggaran, sehingga akhirnya menimbulkan SILPA yang cukup besar,” pungkasnya.

 

Sebelumnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar menyoroti lonjakan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2025. 

 

Nilai SiLPA tercatat meningkat signifikan dari Rp230,19 miliar (2024) menjadi Rp699,85 miliar (2025) atau hampir tiga kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

 

Juru Bicara Fraksi PKB, Imam Musakkar, mengatakan besarnya SiLPA perlu menjadi perhatian serius karena berpotensi mencerminkan masih adanya program dan kegiatan yang belum terlaksana secara optimal.

 

"SiLPA yang besar di satu sisi menunjukkan kehati-hatian fiskal, namun di sisi lain berpotensi mencerminkan program dan kegiatan yang belum sepenuhnya terlaksana. Anggaran yang tidak terserap semestinya dapat dioptimalkan untuk program-program yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat," ujar Imam 

 

PKB meminta Pemerintah Kota Makassar menjelaskan secara rinci komposisi SiLPA tersebut, termasuk rencana pemanfaatannya agar dana yang tersisa dapat memberikan manfaat lebih besar bagi masyarakat. (*)

Sumber: