Makassar Jadi Pilot Project, Digitalisasi Bansos Mulai Dipercepat, Libatkan 6.032 Agen Perlinsos

Gus Ipul mengakui, salah satu tantangan dalam penerapan digitalisasi bansos adalah belum meratanya kemampuan masyarakat dalam mengakses layanan berbasis teknologi.

 

Sebagian warga belum memiliki telepon pintar. Sementara itu, ada pula masyarakat yang sudah memiliki perangkat, tetapi belum memahami cara menggunakannya atau masih merasa kurang percaya diri dalam mengakses layanan digital.

 

Karena itu, pemerintah menghadirkan Agen Perlinsos untuk membantu masyarakat, khususnya warga yang memiliki keterbatasan akses teknologi.

 

Kesempatan menjadi agen terbuka bagi berbagai kelompok masyarakat, mulai dari ketua RT dan RW, pemuda, organisasi kemasyarakatan, komunitas perempuan, hingga insan pers.

 

Pendaftaran agen dilakukan melalui sistem digital dengan menggunakan Identitas Kependudukan Digital (IKD). Setelah terdaftar, mereka bertugas mendampingi warga di lingkungan terdekat, terutama masyarakat yang belum tercatat atau terlewat dalam pendataan bantuan sosial.

 

“Diutamakan yang paling dekat, apakah itu saudaranya atau tetangganya, agar mereka yang selama ini terlewat oleh data bisa masuk dalam sistem dan kemudian mendapatkan perlindungan sosial sesuai dengan program-program yang pemerintah miliki,” ungkapnya.

 

Menurut Gus Ipul, pendekatan berbasis lingkungan menjadi salah satu cara untuk memastikan tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam proses digitalisasi perlindungan sosial.

 

Selain memperluas pendataan, pemerintah juga menyiapkan mekanisme registrasi ulang bagi seluruh penerima bantuan. Proses tersebut dilengkapi teknologi biometrik atau pengenalan wajah (face recognition) untuk memverifikasi identitas penerima berdasarkan data kependudukan.

Sumber: