Munafri-Aliyah Menyalakan Harapan Lewat Kerja Nyata

Perhatian yang sama diberikan kepada pekerja rentan. Di tengah kehidupan kota yang terus bergerak, ada banyak orang yang bekerja setiap hari tanpa kepastian perlindungan ketika menghadapi risiko sosial maupun ekonomi.

Program lain dirasakan masyarakat adalah melalui program Makassar Berjasa atau Makassar Berbagi Jaminan Sosial, Pemerintah Kota Makassar menghadirkan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan, pelaku UMKM, pekerja informal, serta pekerja keagamaan.

Hingga Oktober 2026, program ini telah menjangkau 81.466 pekerja rentan dengan realisasi anggaran mencapai Rp22,69 miliar. Bekerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan, perlindungan yang diberikan mencakup Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua, serta beasiswa pendidikan bagi anak pekerja yang memenuhi ketentuan ketika terjadi risiko sosial.

Program ini menjadi bentuk perhatian bahwa para pekerja yang menghidupkan roda ekonomi kota juga membutuhkan perlindungan. Mereka bukan sekadar bagian dari aktivitas ekonomi, tetapi manusia yang memiliki keluarga, tanggung jawab, dan masa depan yang perlu dijaga.

Di sisi lain, pemerintah juga berupaya menjaga keberlangsungan usaha masyarakat. Lebih dari 33.000 UMKM telah terdaftar di Makassar, sementara sekitar 1.500 pelaku usaha difasilitasi melalui pendampingan dan akses pembiayaan. 

Langkah ini penting agar pedagang kecil dan pelaku usaha lokal selama ini terkenanimbas penertiban, sehingga mendapat bantuan agar memiliki kesempatan untuk bertahan, berkembang, dan memperluas usahanya.

Lewat program nyata Wali Kota, Pada 2026, sebanyak 451 rumah menjadi sasaran program bedah rumah. Hingga awal November, progres pengerjaan telah mencapai sekitar 80 persen. 

Program yang menjadi bagian dari kado HUT Kota Makassar ke-419, tersebut diharapkan dapat menghadirkan hunian yang lebih aman dan layak bagi keluarga penerima manfaat.

Sementara itu, akses air bersih terus diperluas melalui program sambungan gratis jaringan air minum PDAM. Pada 2025, pemasangan sambungan pipa air gratis telah mencapai 2.000 meter. 

Di salah satu kawasan di wilayah utara Makassar, terdapat keluarga yang harus menunggu hingga 27 tahun untuk akhirnya memperoleh harapan mendapatkan akses air bersih.

Kisah penantian panjang tersebut mengingatkan bahwa pelayanan dasar tidak boleh hanya diukur dari jumlah jaringan yang terpasang. Yang lebih penting adalah memastikan air benar-benar sampai ke rumah warga dan memberikan perubahan dalam kehidupan sehari-hari.

Pemerintah Kota Makassar juga berupaya meringankan pengeluaran rumah tangga melalui subsidi atau pembebasan iuran retribusi pelayanan persampahan bagi keluarga yang memenuhi kriteria. 

Jumlah penerima keringanan diperluas dari sekitar 49.000 menjadi lebih dari 65.000 keluarga, dengan nilai penghematan yang diperkirakan mencapai Rp11,84 miliar dalam setahun.

Di sektor lingkungan, pembenahan dilakukan secara bertahap melalui perubahan pola pengelolaan sampah. Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Tamangapa yang selama ini identik dengan tumpukan sampah, bau menyengat, dan persoalan air lindi mulai dibenahi melalui penataan timbunan serta penerapan lapisan tanah penutup atau cover soil.

Di bawah kepemimpinan Munafri, Pemerintah Kota Makassar juga melakukan perubahan sistem pengelolaan dari pola pembuangan terbuka atau open dumping menuju sistem yang lebih terkendali dan memenuhi prinsip pengelolaan saniter. 

Sumber: