DPRD Kota Makassar
PEMKOT MAKASSAR

Membangun Kota Pintar, Merawat Peradaban

Membangun Kota Pintar, Merawat Peradaban

--

Saya selalu berpandangan bahwa persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan hanya dengan pendekatan teknokratis. Dibutuhkan perubahan cara berpikir, perubahan perilaku, dan perubahan kebudayaan masyarakat.

 

Pemerintah memang memiliki kewenangan, anggaran, dan perangkat kebijakan. Namun, pemerintah tidak mungkin bekerja sendirian.

 

Di tingkat paling kecil, ada keluarga yang menentukan bagaimana sampah dikelola. Ada RT dan RW yang mengorganisasi warganya. Ada komunitas yang menggerakkan kesadaran lingkungan. Ada sekolah yang membentuk karakter generasi muda. Ada dunia usaha yang menentukan apakah aktivitas ekonominya memperhatikan daya dukung lingkungan.

 

Semua memiliki peran.

 

Karena itu, saya membayangkan LONTARA+ tidak hanya menjadi produk inovasi Diskominfo atau instrumen pelayanan pemerintah kota. Lebih jauh, ia dapat menjadi jembatan kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, akademisi, komunitas, dan dunia usaha.

 

Data pemerintah bertemu dengan pengetahuan masyarakat. Kebijakan publik bertemu dengan inisiatif komunitas. Teknologi bertemu dengan kearifan lokal.

 

Jika itu dapat diwujudkan, Makassar tidak hanya sedang membangun kota digital, tetapi juga sedang membangun ekosistem kewargaan yang lebih kuat.

 

Sebab, masa depan kota tidak hanya ditentukan oleh seberapa canggih pemerintah mengelola teknologi, tetapi juga oleh seberapa besar kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahnya.

Sumber: