DPRD Kota Makassar
PEMKOT MAKASSAR

Membangun Kota Pintar, Merawat Peradaban

Membangun Kota Pintar, Merawat Peradaban

--

Bagi saya, salah satu aspek paling menarik dari LONTARA+ adalah kemampuannya mengintegrasikan pengaduan masyarakat dengan persoalan lingkungan perkotaan.

 

Bayangkan jika setiap laporan warga tentang sampah yang menumpuk, saluran drainase tersumbat, pencemaran sungai, atau kerusakan ruang terbuka hijau dapat masuk ke dalam satu sistem yang terintegrasi.

 

Pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan laporan berjenjang dari RT, RW, lurah, dan camat. Warga dapat menjadi bagian dari sistem pengawasan lingkungan secara langsung.

 

Tetapi, lebih jauh daripada itu, data yang terkumpul seharusnya dapat digunakan untuk membaca pola persoalan.

 

Misalnya, kawasan mana yang paling sering mengalami penumpukan sampah? Kelurahan mana yang memiliki tingkat kepatuhan pemilahan sampah paling rendah? Saluran drainase mana yang berulang kali tersumbat? Wilayah mana yang paling rentan terhadap genangan dan banjir?

 

Jika data tersebut diolah secara konsisten, pemerintah dapat bergerak dari pola kerja reaktif menuju kebijakan preventif.

 

Inilah esensi evidence-based policy: kebijakan yang lahir dari fakta, bukan sekadar asumsi, persepsi, atau kebiasaan birokrasi.

 

Makassar membutuhkan pendekatan semacam ini, terutama dalam menghadapi persoalan persampahan.

Sumber: