Rahmansyah Lantara: Pembayaran Tertunda Bukan Karena Kesalahan Pemda Takalar

TAKALAR, DISWAYSULSEL - Pemerintah Kabupaten Takalar memberikan klarifikasi terkait isu yang beredar mengenai pembiayaan belanja pemerintah yang dianggap tidak sah, karena bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Isu tersebut menyebutkan bahwa pembiayaan tersebut dianggap "bodong" oleh sebagian pihak. Pemda Takalar merasa perlu meluruskan informasi tersebut untuk memberikan pemahaman yang lebih jelas kepada masyarakat.

Menurut Pemda Takalar, proses pencairan dana dari anggaran PAD saat ini sedang berlangsung. Namun, pembayaran untuk beberapa program dan kegiatan masih dalam tahap prosedural, menunggu aliran dana yang sudah diterima.

Pemerintah daerah memastikan bahwa semua pembayaran yang dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku dan tidak ada yang dilakukan secara sembarangan.

Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Takalar, Rahmansyah Lantara, menjelaskan bahwa salah satu sumber pendapatan daerah yang belum disalurkan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan adalah dana bagi hasil, yang mencapai sekitar Rp 28 miliar.

Dana ini seharusnya menjadi bagian dari pendapatan daerah untuk mendukung kelancaran pembayaran berbagai kegiatan yang sudah direncanakan.

Tertundanya penyaluran dana bagi hasil tersebut menyebabkan sejumlah pembayaran untuk program atau kegiatan di Kabupaten Takalar harus ditunda.

Meskipun demikian, Rahmansyah Lantara menegaskan bahwa penundaan ini bukan karena kesalahan atau kelalaian, melainkan karena masalah teknis terkait transfer dana dari provinsi.

Lebih lanjut, Rahmansyah juga menyampaikan bahwa pembayaran untuk beberapa kegiatan yang tertunda akan dilakukan pada triwulan pertama tahun 2025.

Pembayaran tersebut akan dilakukan setelah dana transfer dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan disalurkan ke Kabupaten Takalar.

Dengan demikian, masyarakat tidak perlu khawatir, karena pemerintah daerah tetap berkomitmen untuk menyelesaikan kewajiban pembayaran tersebut sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan.

Pemda Takalar juga mengimbau masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat untuk tetap tenang dan memahami situasi ini.

Proses administrasi dan prosedural dalam pencairan dana memang membutuhkan waktu, namun pihak pemerintah daerah memastikan bahwa tidak ada program yang akan terhenti atau dibatalkan akibat keterlambatan ini.

Semua kegiatan yang telah direncanakan akan tetap berjalan sesuai dengan rencana anggaran yang telah disusun.

Sumber: