Ketua Karang Taruna Makassar Duga Ada Jual Beli Kursi di Sekolah Sehingga Siswa Masuk Kategori Ilegal

DISWAY,  SULSEL  - Dunia pendidikan di Kota Makassar kini dalam kondisi  memprihatinkan. Ironisnya, siswa-siswa yang menjadi generasi emas masa depan bangsa kini terancam karena tidak terdaftar di Dapodik.  

Pasalnya, problem yang terjadi di tubuh Dinas Pendidikan Kota Makassar bak tsunami dadakan. Hampir 2.000 lebih peserta didik di Kota Makassar tidak terdaftar dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik).  

Hal itu dilaporkan oleh salah satu kepala sekolah di Makassar. Kabar tersebut membuat Wali Kota Makassar, Mohammad Ramdhan 'Danny' Pomanto, geram.  

Menanggapi hal ini, Ketua Karang Taruna Kota Makassar, Muh. Zulkifli, berharap kepada masyarakat  untuk melaporkan permasalahan tersebut kepada Aparat Penegak Hukum (APH) jika merasa dirugikan.  

Apalagi, lanjut Zulkifli, ia menduga bahwa banyaknya siswa tidak terdaftar di Dapodik disebabkan oleh ulah oknum tidak bertanggung jawab.

 "Ya, bisa saja ada praktik jual beli kursi saat seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB)," ujarnya,  Kamis (16/1/2025).  

"Saya sepakat dengan dua langkah yang saat ini diambil oleh pemerintah kota, antara lain langkah Plt. Kadis Pendidikan yang berusaha berkoordinasi dengan pihak Kementerian Pendidikan untuk mencari solusi bagi siswa yang terancam, dan pernyataan Pak Danny Pomanto untuk meminta aparat kepolisian mengusut tuntas kasus kebakaran kantor Dinas Pendidikan yang mungkin saja ada hubungannya dengan 2.000 siswa yang tidak terdaftar di Dapodik. Kami mendukung langkah tersebut dan berharap polisi juga mendalami dugaan tindak pidana yang mungkin terjadi saat penerimaan siswa baru. Oleh karena itu, kepada orang tua siswa yang merasa dirugikan, kami harap segera melapor ke APH," sambungnya. 

Ketua Umum Brigade Muslim Indonesia (BMI) itu juga merasa prihatin atas kemelut yang terjadi. Menurutnya, apa yang terjadi telah mencoreng dunia pendidikan, terlebih merugikan masa depan siswa yang merupakan aset bangsa.  

"Kita prihatin. Langkah tepat adalah mendorong agar masalah ini dilaporkan ke pihak berwajib untuk diusut tuntas. Karena masalah ini mencoreng dunia pendidikan di Kota Makassar. Banyak orang tua dirugikan, apalagi mereka sudah memasukkan anaknya ke sekolah yang diminati," katanya.  

Dia menambahkan, dari data yang beredar, angka 2.000 siswa itu bukanlah angka sedikit. Ia menuturkan bahwa bila anak-anak ini tidak bisa mendapatkan ijazah, padahal mereka sudah mengikuti seluruh proses pembelajaran, maka hal itu sangat merugikan.  

"Kami curiga ada tindak pidana penipuan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oknum tertentu dalam masalah ini. Kami juga menduga kebakaran kantor Dinas Pendidikan ada hubungannya dengan data 2.000 siswa tersebut," jelasnya.  

Oleh karena itu, sebagai organisasi masyarakat, BMI mendukung pernyataan Wali Kota Makassar (Danny Pomanto) agar polisi mengusut tuntas masalah ini, termasuk dugaan tindak pidana dalam penerimaan siswa baru.  

"Termasuk soal kebakaran kantor Dinas Pendidikan Kota Makassar. Kami juga mengimbau orang tua siswa yang merasa dirugikan oleh oknum tertentu saat pelaksanaan penerimaan siswa untuk membuat laporan resmi kepada aparat kepolisian," tegas Zulkifli.(*)

Sumber: