Bapemperda DPRD Sulsel Konsultasi ke Kemendagri Bahas Ranperda di Luar Propemperda 2025

DISWAY,  SULSEL - Pimpinan dan Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Provinsi Sulawesi Selatan melakukan konsultasi ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI di Jakarta. 

Konsultasi ini bertujuan untuk membahas tujuh Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) yang tidak termuat dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2025.

Konsultasi tersebut diterima  Ketua Tim V Direktorat Produk Hukum Daerah Kemendagri, Ramandika Suryasmara. Dalam pertemuan ini, dibahas tujuh Ranperda yang akan diajukan, Rabu, 19 Februari  2025.

Antaranya, Ranperda tentang Pengelolaan Terumbu Karang Berbasis Masyarakat; Ranperda tentang Kesehatan Ibu dan Anak; Ranperda tentang Pendidikan Akhlak Mulia sebagai Muatan Lokal; Ranperda tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan; Ranperda tentang Perubahan Bentuk Hukum Perusda Agribisnis Sulsel menjadi Perumda Sulsel Agro.

Kemudian, Ranperda tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi; dan Ranperda tentang Hortikultura.

Ramandika menjelaskan bahwa pembahasan Ranperda di luar Propemperda dapat dilakukan jika terdapat "keadaan tertentu" sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat 5 huruf C Permendagri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.

"Yang jelas Rancangan Perda yang akan diajukan nantinya untuk dilakukan fasilitasi ke Kemendagri adalah draft Rancangan Perda yang telah final dibahas bersama oleh Gubernur dan DPRD, bukan draft yang masih ingin dilakukan perubahan. Jika hasil fasilitasi telah ada dari Kemendagri dan ingin dilakukan perbaikan substansi, sebaiknya diajukan kembali pada Rancangan Perda Perubahan,"  kata Dika, sapaan akrabnya.

Sementara Wakil Ketua Bapemperda DPRD Sulsel, H. Syahrir, yang memimpin konsultasi ini, menyatakan,  pihaknya ingin mendapatkan penguatan dari Kemendagri terkait tujuh Ranperda yang akan dibahas di luar Propemperda 2025.

Dalam pertemuan tersebut, Bapemperda juga didampingi oleh beberapa perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, antaranya,  Dinas Ketenagakerjaan, Biro Hukum, Biro Perekonomian dan Pembangunan, serta perwakilan Kantor Wilayah BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Sulawesi Selatan. ***

Sumber: