Pesan Sekjen Partai Hanura Kepada Kada Usungannya: Jangan Khianati Rakyat

DISWAY,  SULSEL  - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Hanura, Benny Rhamdani, menegaskan pentingnya komitmen dan tanggung jawab  kepala daerah (kada)  yang diusung  Partai Hanura pada Pilkada di Sulawesi Selatan 2024 lalu. 

Menurutnya, Partai Hanura selalu menekankan  pembangunan nasional tidak akan berhasil tanpa kemajuan daerah. Itu disampaikan Benny Rhamdani usai buka puasa bersama pengurus Hanura Sulsel di Hotel Horison, Makassar,  Sabtu, (15/3/2025).

"Ketua umum kami dan Partai Hanura memiliki komitmen kuat bahwa prioritas pembangunan negara adalah daerah. Tidak ada Indonesia sejahtera jika daerahnya tidak berdaya, dan tidak ada Indonesia maju jika daerahnya tidak berkembang. Hidup matinya rakyat ada di daerah," ujar Benny.

Ia juga mengingatkan para anggota DPR dan kepala daerah agar tidak mengkhianati rakyat yang telah memilih mereka. 

"Mereka sudah disumpah atas nama konstitusi negara, bahkan atas nama Tuhan dan agama. Maka tidak boleh ada pengkhianatan terhadap rakyat, daerah, maupun negara. Siapapun yang menjadi pengkhianat akan menghadapi pengadilan rakyat dan hukuman di akhirat," tegasnya.

Benny mengakui bahwa dalam Pemilu 2024 lalu, Partai Hanura mengalami penurunan perolehan kursi di parlemen, meskipun ada beberapa daerah yang mengalami peningkatan.  Namun ini menjadi catatan penting bagi partai Hanura dalam menghadapi Pemilu 2029.

"Kita akan mempersiapkan segala sesuatunya, termasuk penguatan kelembagaan partai. Dalam waktu dekat, kita akan menghadapi musyawarah daerah dan musyawarah cabang. Struktur kepengurusan harus diisi oleh orang-orang yang memiliki komitmen terhadap rakyat, daerah, negara, dan partai," jelasnya.

Musyawarah daerah akan dilaksanakan pada bulan Mei hingga Juni, dengan peraturan organisasi yang sedang digodok oleh DPP.

 "Ada 29 peraturan organisasi yang sedang kami susun, termasuk terkait mekanisme musyawarah daerah dan kabupaten/kota. Anggaran dasar kita memberikan dua jalur dalam pemilihan ketua DPD dan DPC, yaitu melalui musyawarah dan kewenangan penuh dari ketua umum," tambah Benny.

Sementara itu, Ketua DPD Hanura Sulawesi Selatan, Amsal Sampetondok, menegaskan bahwa segala proses yang berlangsung di daerah harus mengikuti mekanisme organisasi yang sudah ditetapkan oleh partai.

"Tentu ada mekanisme yang harus dijalankan. Segala keputusan yang diambil mengacu pada hasil Munas Bali dan arahan dari DPP. Keputusan tidak bisa dibuat sembarangan, karena semuanya milik rakyat dan harus sesuai dengan aturan organisasi," ujar Amsal. (*)

Sumber: