Pemkab Gowa Desak Pemprov Sulsel Bayarkan Dana Sharing PBI BPJS

Pemkab Gowa Desak Pemprov Sulsel Bayarkan Dana Sharing PBI BPJS

MONEV APBD--- Wabup Gowa, Darmawangsyah Muin memberikan cenderamata kepada anggota Banggar DPRD Sulsel di Baruga Pattingalloang, Rabu (21/5/2025)--

DISWAY,GOWA -- Pemkab Gowa mendesak Pemprov Sulsel untuk segera membayarkan dana sharing PBI BPJS. Desakan itu mengemuka saat anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulsel berkunjung ke Kabupaten Gowa, Rabu (21/5).

Pemkab Gowa berharap DPRD Sulsel membantu mediasi ke Pemprov terkait pembayaran dana sharing PBI BPJS.

"Pemkab Gowa sangat konsen terhadap pelayanan kesehatan sehingga meskipun kami telah mengalokasikan anggaran tambahan, kami juga harap DPRD bisa menjembatani agar dana sharing ini bisa segera terbayarkan,” harap Wabup Gowa, Darmawangsyah Muin disela menerima kunjungan anggota Banggar DPRD Sulsel di Baruga Pattingalloang.

Menurutnya dana sharing PBI BPJS yang belum terbayarkan oleh Pemprov di Tahun 2024 tersebut akan menjadi pembelajaran untuk bersiap menghadapi kondisi terburuk. 

Wabup DM sapaan karibnya pun mengaku tahun 2025 ini, Pemkab Gowa akan bersiap dengan segala kondisi yang ada.

"Insyaallah APBD kita kokoh di tahun depan dan menyiapkan kondisi jika penundaan dana sharing masih dilakukan.  Kita harus sepaham bahwa masyarakat di 24 kabupaten/kota adalah juga masyarakat Gubernur, terutama dalam sektor kesehatan," tegasnya.

Sebagai bentuk komitmen terhadap pelayanan kesehatan, lanjut DM, Pemkab Gowa telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp3 miliar untuk membackup kebutuhan jaminan kesehatan masyarakat yang belum tercover oleh BPJS.

"Saya mengapresiasi dan terima kasih kepada seluruh anggota Banggar DPRD Sulsel yang telah hadir dan memberikan perhatian terhadap permasalahan daerah, terutama terkait alokasi dana kesehatan," katanya.

Kunjungan Banggar ini terkait monitoring APBD dan dana sharing PBI BPJS. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Gowa, Mahmud, memaparkan APBD Kabupaten Gowa tahun 2024 mencapai angka Rp 2 triliun. Pendapatan daerah sebelum perubahan sebesar Rp 2,043 triliun dan naik menjadi Rp 2,103 triliun setelah perubahan. 

Sementara itu, belanja daerah sebelum perubahan sebesar Rp 2,043 triliun naik menjadi Rp 2,228 triliun setelah perubahan, dengan tingkat realisasi mencapai 98 persen.

“Salah satu kendala utama yang dihadapi Pemkab Gowa adalah belum cairnya dana sharing dari Pemerintah Provinsi Sulsel untuk alokasi Penerima Bantuan Iuran (PBI) BPJS Kesehatan tahun 2024 yang telah tertunda selama satu tahun,” sebutnya. 

Menanggapi hal tersebut, anggota Banggar DPRD Sulsel, Asman mengaku permasalahan dana sharing PBI BPJS menjadi sorotan. Ia menyebutkan bahwa hampir semua daerah mengalami penundaan pembayaran dana sharing BPJS, termasuk Gowa.

"Ini menjadi perhatian serius kami di DPRD Sulsel karena menyangkut tata kelola keuangan daerah dan pelayanan publik. Tunggakan Dana Bagi Hasil (DBH) dan penghentian sementara dana sharing BPJS tidak boleh dibiarkan berlarut-larut," tegasnya.

Ia berharap agar Pemprov Sulsel segera menindaklanjuti persoalan tersebut agar tidak mengganggu pelayanan dasar di kabupaten/kota, khususnya di Gowa. (rus)

Sumber: