DPRD Sulsel Siap Perjuangkan Nasib Tenaga Kesehatan ke Pusat

DISWAY SULSEL  -DPRD  Sulawesi Selatan melaksanakan rapat dengar pendapat (RDP) dengan ratusan tenaga  kesehatan non - ASN yang dihadiri langsung  Ketua DPRD Sulsel, Andi Rachmatika Dewi didamping ketua komisi A Andi Anwar Purnomo dan  Wakil ketua Komisi A Mizar Roem, Selasa, 14 Oktober 2025. 

RDP  tersebut membahas beberapa isu penting terkait status Kepegawaian dan kesejahteraan tenaga non ASN. Termasuk pemecatan  tenaga non ASN serta tidak terdatanya di pangkalan data BKN RI. 

RDP itu juga merespon kebijakan penghapusan tenaga honorer yang dulu direncanakan pemerintah pusat tahun 2025.

Salah satu nakes,  Andi Astrini dari Luwu Utara, mengatakan,  banyak nakes di daerahnya tidak terdata lantaran   transparansi data dari pemerintah kabupaten ketika pendaftaran PPPK tahap ke dua.

"Aturannya jika sudah ikut tes CPNS maka tidak bisa lagi tes PPPK, akan tetapi ada juga tetap diluluskan juga di tahap kedua,  sementara kami di Puskesmas yang berhubungan langsung masyarakat tidak diluluskan," kata Astrini dalam RDP yang  hadiri pihak BKN dan BKAD Sulsel.

"Jadi kami sangat berharap kepada pemerintah provinsi untuk meneruskan aspirasi kami ke komisi III  DPR RI agar kami juga bisa terangkat karena sudah yang puluhan tahun mengabdi tapi belum terangkat, sementara ada juga belum dua tahun mengabdi sudah lulus PPPK," sambungnya.

Menanggapi itu,   Andi Rachmatika Dewi atau Cicu menengaskan, pihaknya akan memfasilitasi keluhan nakes.

"Kehadiran kami di sini untuk memfasilitasi teman - teman dari kabupaten/kota dengan berbagai macam persoalan yang di hadapi nakes," tuturnya 

Cicu berharap  hal perlu di kawal secara serius. Apalagi  dirinya yang juga berlatar belakang sebagai dokter  paham kerja-kerja tenaga kesehatan. Sehingga  perlu  diperjuangkan kesejahteraannya.

"Hari ini di hadiri oleh semua stekholder sehingga kami berharap aspirasi nakes bisa tersampaikan dengan baik, Ini bagian dari perjuangan kita bersama, meskipun ini ranah kabupaten kota tapi harus di perjuangkan, meskipun saat ini banyak pemotongan anggaran dari pusat," tegasnya.

"Tentunya hal ini tidak bisa melukai teman-teman nakes yang sudah mengabdi puluhan tahun. Jadi Kami minta untuk segera sama-sama memfalidasi data ,dan kita harus sepakat bersama untuk dibawa ke pusat secepatnya dan verifikasi data harus selesai pekan depan," sambungnya.

Sementara Mizar Roem menambahkan,  aspirasi yang disampaikan nakes akan menjadi perhatian DPRD Provinsi untuk diteruskan ke pusat.

"Aspirasi tenaga kesehatan semua akan kami tampung untuk kami bawa ke pusat sesuai atauran,  karena ini butuh secara faktual makanya harus ada validasi data. Kami minta nakes dari kabupaten kota untuk menyampaikan secara tertulis," imbuhnya. (*)

Sumber: