Genap Setahun Berkiprah, Kanwil HAM Sulsel Gelar Tasyakuran

DISWAY SULSEL  — Kantor Wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (KemenHAM) Sulawesi Selatan menandai genap satu tahun berdirinya Kementerian Hak Asasi Manusia dengan menggelar refleksi dan tasyakuran sebagai bentuk syukur atas perjalanan dan pengabdian dalam meneguhkan nilai-nilai kemanusiaan di bumi Sulawesi Selatan. Selasa, (21/10).

Wakil Menteri HAM RI, Mugiyanto, menyebut momentum satu tahun ini menjadi pengingat penting bagi bangsa Indonesia untuk terus menempatkan hak asasi manusia sebagai fondasi pembangunan nasional yang berkeadilan dan berperikemanusiaan.

“Satu tahun Kementerian HAM adalah wujud komitmen bangsa untuk menempatkan HAM sebagai pondasi pembangunan nasional berbasis keadilan dan kemanusiaan, serta momentum introspeksi dalam tata kelola pemerintahan yang menghormati HAM,” ujarnya melalui zoom meeting yang terpusat di Aula lantai 8 Kementerian HAM R.I., diikuti oleh seluruh jajaran di seluruh Indonesia.

Kegiatan kemudian dilanjutkan dengan Launching Renstra Kementerian Hak Asasi Manusia Tahun 2025-2029 dan Buku Laporan Kinerja 1 Tahun Kementerian Hak Asasi Manusia dan Kickoff Rangkaian Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Sedunia ke-77 oleh Menteri HAM RI, Natalius Pigai.

Dalam sambutannya, Menteri HAM menegaskan pentingnya kejujuran, integritas, dan antikorupsi dalam menjalankan tugas dan fungsi.

“Kejujuran dalam berkinerja, integritas dalam melaksanakan tugas dan fungsi, serta semangat untuk menghindari praktik suap-menyuap dan korupsi merupakan nilai yang terus dijunjung tinggi,” pesan Menteri HAM.

Natalius Pigai juga menekankan komitmen Kementerian HAM dalam membangun kedigdayaan institusi guna mengangkat derajat masyarakat kecil yang merasa belum memperoleh keadilan di seluruh Nusantara.

Kepala Kantor Wilayah KemenHAM Sulsel, Daniel Rumsowek, menjelaskan bahwa usia satu tahun dihitung sejak terbentuknya struktur baru Kementerian, sementara masa tugas efektif Kanwil Sulsel baru berjalan sembilan bulan.

“Kalau kementeriannya sudah satu tahun, untuk Kanwil Sulsel baru efektif sejak Maret, jadi sekitar sembilan bulan,” terangnya.

Daniel menyebut masih ada sejumlah target yang belum sepenuhnya tercapai. Namun, pihaknya terus mendorong penyelesaian agenda prioritas, terutama dalam penguatan kapasitas HAM bagi aparatur negara, masyarakat, dan pelaku usaha.

“Masih ada target yang belum terpenuhi, dan terus kita upayakan, termasuk penguatan kapasitas HAM bagi masyarakat,” jelasnya.

Kata Daniel, terdapat sekitar 82 ribu target kerja yang harus diselesaikan Kanwil KemenHAM Sulsel, termasuk wilayah kerja Sulawesi Tenggara. Program tersebut menyasar empat kelompok utama yakni aparatur negara, masyarakat umum, komunitas, dan pelaku usaha.

“Komunitas ditargetkan lima kelompok komunitas, tapi kemudian kita sudah mencapai 10 komunitas. Ada juga pelaku usaha, yang tadinya dia di bawah, targetnya 10, kita bisa mencapai 50,” ungkapnya.

Ia menegaskan bahwa penguatan kapasitas bukan sekadar peningkatan pemahaman, tetapi juga bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin penegakan HAM di berbagai aspek pelayanan publik.

Sumber: