Sebutan sebagai “Anak Manu” Kian Melekat, Kinerja Kepala Dinas BMCKTR Bone Dinilai Bobrok

<strong>diswaysulsel.com, BONE</strong> -- Tidak pernah lepas dari Bupati Bone, A Fahsar Padjalangi, gelar sebagai "anak manu" pun kian erat melekat buat Kepala Dinas Bina Marga Cipta Karya dan Tata Ruang (BMCKTR) Bone, Askar. Istilah anak manu itu diartikan anak ayam yang enggan berpisah dari induknya. Askar pun disorot kalangan netizen di berbagai grup media sosial terkait dengan keikutsertaannya terus-menerus mendampingi bupatii Bone walau dinilai tidak ada sama sekali kaitannyanya dengan SKPD yang dia pimpin. Termasuk turut serta ke Bogor mendampingi Bupati Bone, A Fahsar Padjalangi yang menjadi pembicara dalam Rapat Koordinasi Manajemen (Rakorman) Tingkat Pusat. Berkenaan program kerja sama pemerintah RI-UNICEF periode 2021-2025 Tahun Anggaran 2022, Selasa (8 November 2022). Menurut pengamat kebijakan publik Bone, Budiman keikutsertaan Askar ke Bogor sama sekali tidak ada kaitannya dengan Dinas BMCKTR. Askar pun dituding hanya selalu mengekor. "Dari beberapa kegiatan bupati Bone baik dalam negeri maupun luar negeri kadis BMCKTR itu selalu saja mengikuti dan meninggalkan tanggung jawabnya sebagai seorang kadis. Walau sama sekkali tidak ada kaitannya dengan instansinya," ujar dia. Budiman juga menuding kinerja Askar sebagai kepala Dinas BMCKTR Bone sangat bobrok. Terbukti dengan melihat serapan anggaran dari dinas yang ia pimpin sangat jauh dari target. Sehingga memungkinkan dalam tahun 2022 tersebut tidak bisa memenuhi standar atau target. Selain itu beberapa netizen di beberapa grup media sosial menuding bahwa Askar hanya mau selalu cari muka di depan bupati Bone. Tidak memperdulikan tanggung jawabnya sebagai seorang pimpinan sebuah instansi pemerintahan. "Sudah kinerjanya tidak becus, kadis ini (Askar) seharusnya dicopot dan diganti karena dinilai gagal dalam memenuhi standar serapan anggaran berdasarkan evaluasi kinerja OPD minggu kemarin," ungkap salah satu penghuni grup di media sosial @ Er (diinisialkan). Kinerja buruk Dinas BMCKTR itu juga diakui oleh kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Bone, Najamuddin. Menurutnya, BMKCTR termasuk dari beberapa OPD yang hasil evaluasi kinerjanya tidak memenuhi standar. Terlihat dari serapan anggarannya yang dinilai masih minim hingga Oktober 2022. (*) Penulis: Subaer

Sumber: