Bappeda Makassar Sebut Kenaikan Harga Bahan Baku Pengaruhi Serapan Anggaran

<strong>DISWAYSULSEL.COM, MAKASSAR</strong> - Realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Makassar rendah. Dari 51 Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar, baru 31 OPD dengan serapan anggaran diatas 50 persen. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar Helmy Budiman mengatakan, idealnya semua pencapaian baik fisik maupun keuangan sudah di angka 70 persen pada November 2022. “Minimal 65 persen karena Desember itu hitungannya sudah tidak signifikan paling di angka 5 persen realisasinya, begitu akhir bulan tutup 70 persen sudah sangat baik,” katanya. Minimnya serapan anggaran di beberapa OPD dinilai mempengaruhi capaian belanja Pemkot Makassar secara keseluruhan. Dimana serapan anggaran Pemkot Makassar per 10 November 2022 baru sekira 46,87 persen atau Rp2,2 triliun dari Rp4,6 triliun target belanja. Lanjut Helmy, Persoalan bukan karena tak ada kas daerah, melainkan ada sejumlah kendala yang ditemui beberapa OPD dalam menjalankan programnya. Kendala dihadapi beberapa OPD antara lain, kajian program belum selesai, perencanaan atau detail engineering design (DED) selesai, hingga perizinannya. Kendala lainnya minimnya belanja di Pemkot Makassar karena adanya perubahan atau kenaikan harga bahan baku. Hal itu dipengaruhi oleh kenaikan Bahan Bakar Minyak (BBM) dan krisis pangan dan energi yang melanda dunia. “Itu cukup berpengaruh terhadap penentuan harga, itu harga di 2021, sehingga mau tidak mau banyak harga berubah di 2022, paling berpengaruh harga elektronik, harga BBM, ini akhirnya menyulitkan kita di pemerintah,” katanya. Adapun OPD memiliki serapan anggaran rendah masih mendapat sanksi penundaan pencairan tambahan pendapatan pegawai.(*)

Sumber: