KPPN Sinjai Gelar Press Release dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Triwulan I Tahun 2023

<strong>DiswaySulsel, Sinjai</strong> - KPPN Sinjai kembali melaksanakan Kegiatan Press release dan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Anggaran Periode Triwulan I Tahun 2023, bertempat di Aula KPPN Sinjai, dihadiri oleh seluruh Pimpinan Satuan Kerja selaku KPA Mitra KPPN Sinjai, Kamis (11/5/ 2023). Arif Kurniadi selaku Kepala KPPN Sinjai menyampaikan terima kasih kepada para undangan, Pimpinan Satuan Kerja selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) lingkup KPPN Sinjai atas berkenannya hadir ditengah kesibukannya. Kegiatan seperti ini penting kita lakukan dan sudah menjadi agenda rutin triwulanan, dengan tujuan untuk membangun koordinasi, bertukar pikiran, sekaligus kita bisa bersilaturrahim. Arif mengatakan, perlu dipahami bahwa dalam pengelolaan anggaran secara manajerial, baik sisi subtantif maupun administratif menjadi tanggung jawab KPA, walaupun sebahagian kewenangannya didelegasikan kepada orang lain seperti PPK dan PPSPM. Oleh karena itu KPA wajib melakukan control dan pengawasan untuk memastikan pengeluaran anggaran sesuai target, output dan outcomenya terukur dan tepat sasaran sehingga bisa dirasakan langsung oleh masyarakat, dan akhirnya menyamakan persepsi antara KPA selaku penanggung jawab pengelolaan anggaran di Satuan Kerja dengan KPPN selaku Bendaha Umum Negara (BUN) dalam memberikan kontribusi terhadap pembangunan di Kabupaten Sinjai. Lanjut Arif mengatakan, bahwa dalam press release APBN periode triwulan I tahun 2023 ini realisasi APBN wilayah Kabupaten Sinjai untuk pendapatan negara mengalami kenaikan sebesar 99,44 persen jika dibandingkan dengan periode tahun lalu. "Sebagian besar penerimaan pajak berasal dari PPh Pasal 21 dan PPN Dalam Negeri. Sedangkan untuk PNBP, penerimaan paling tinggi berasal dari Penerimaan Kembali Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran Yang Lalu, Pendapatan BPKB, dan Pendapatan STNK," sebutnya. Lebih jauh dijelaskan, secara persentase realisasi, kinerja APBN cukup baik ditandai dengan realisasi tahun ini lebih tinggi dari tahun sebelumnya. Realisasi belanja pegawai triwulan I tahun 2023 mencapai 19,89 persen dari pagu. Realisasi belanja pegawai dari pembayaran gaji dan tunjangan, juga didorong oleh terbayarnya THR (tunjangan hari raya) yang diamanatkan pada PP No. 15 Tahun 2023, yang bertujuan untuk meningkatkan percepatan pemulihan ekonomi dengan mendorong daya beli masyarakat. Pada pembyaran THR 2023, telah disalurkan kepada 1,378 pegawai sebesar Rp5,47miliar. Realisasi belanja barang triwulan I mencapai Rp16,10 Miliar atau 27,39 persen dari pagu yang melebihi target nasional 15 persen. Sebagian besar realisasi belanja barang didominasi oleh belanja operasional, sementara untuk realisasi belanja modal sampai dengan triwulan I mencapai Rp1,18 Miliar atau 67,58 persen dari pagu dan melebihi target nasional 10 persen. Pada Tahun 2023, terjadi penurunan realisasi belanja modal dikarenakan pagu tahun belanja modal tahun 2023 lebih kecil dari tahun sebelumnya. Pagu tahun 2022 cenderung tinggi karena adanya pembangunan Pelabuhan Kambuno. "Pada tahun 2023 ini KPPN menjalankan fungsi Penyaluran Transfer Ke Daerah (DTKD), yang terdiri dari Penyaluran Dana Transfer Umum, Penyaluran Dana Transfer Khusus dan Penyaluran Dana Desa, Insentif Fiskal, Otonomi Khusus dan Keistimewaan. Untuk Dana Bagi hasil yang meliputi DBH Pajak dan Sumber Daya Alam dari pagu Rp12,02 Milyar telah salur sebesar Rp2,26 Milyar ( 18,83 persen), Dana Alokasi Umum yang terdiri dari DAU Block Grant dan DAU Spesific Grant dari pagu 563,55 Milyar telah salur sebesar Rp180,95 Milyar (32,11 persen), Adanya DAU Block Grant berarti daerah diberi keleluasaan dalam memanfaatkannya sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah. "Tujuannya, untuk menyeimbangkan kemampuan keuangan di daerah. Untuk DAK Fisik, sampai dengan triwulan I 2023 DAK Fisik belum terdapat penyaluran karena Pemda masih dalam tahap pembuatan kontrak pengadaan barang dan jasa baik dg pihak ketiga maupun melalui e-katalog. Begitu pula dengan insentif fiskal belum salur karena masih menunggu rekomendasi dari Kementerian Keuangan," ungkapnya. "Sedangkan untuk penyaluran dana desa yang disalurkan untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa dari pagu Rp60,97 Milyar, BLT salur sebesar Rp 1,93 Milyar disalurkan ke 7.656 KPM, sementara untuk non BLT salur sebesar Rp15,38 Milyar," sambungnya. Arif menambahkan, mengenai pembiayaan UMi, sejak tahun 2022 terdapat 4 penyalur program pembiayaan UMi di Kabupaten Sinjai yaitu Pegadaian, PNM, KSPPS BMT Al Amanah Sinjai dan Koperasi Mitra Dhuafa, serta sebagai tambahan penyaluran UMi tahun sampai dengan triwulan I 2023 di Kabupaten Sinjai mencapai Rp364.000.000,- kepada 63 debitur. Nilai penyaluran UMi Mei 2023 menurun 66,54 persen dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya dengan nilai penyaluran sebesar Rp1.087.800.000,-. Selanjutnya, dalam press release tersebut juga Bapak Hendrawan selalu kepala KP2KP Sinjai  yang mewakili Kepala KPP Pratama Bulukumba pada kesempatan kali ini, memaparkan mengenai penerimaan pajak s.d triwulan I Tahun 2023. Beliau menjelaskan bahwa target penerimaan pajak KPP Pratama Bulukumba sebesar Rp272.094.658.000. Untuk realisasi penerimaan khusus Kab. Sinjai sampai dengan triwulan I 2023 YoY mengalami pertumbuhan penerimaan 37,86 persen, dimana porsi penerimaan dominan adalah PPh pasal 21, PPN dan PPh Final. Untuk kontribusi Kab. Sinjai terdapat kenaikan kontribusi terhadap penerimaan KPP Pratama Bulukumba sekitar 8 persen, begitu juga dengan kontribusi Kab Sinjai terhadap pajak pusat provinsi Sulawesi Selatan. Hal ini karena pertumbuhan penerimaan pajak kab. Sinjai s.d. triwulan I 2023 sebesar 37,86 persen dibanding dengan tahun lalu. Selanjutnya dalam hal evaluasi kinerja pelaksanaan anggaran, Arif juga memaparkan tantangan eksekusi belanja yang dihadapi satker dalam merealisasikan belanja diantaranya perencanaan -revisi ; Sebagian besar belanja modal sudah direalisasikan di triwulan I, sehingga perlu penyesuaian perencanaan pada halaman III DIPA, awareness atas manajemen kas dan pengadaan barang dan jasa. Selanjutnya disampaikan capaian IKPA KPPN selaku Bendahara Umum Negara s.d triwulan I tahun 2023 sebesar 96,63 dimana dari 8 (delapan) indikator yang diukur dalam IKPA masih terdapat 3 (tiga) indikator yang masih perlu mendapat perhatian bersama yaitu : deviasi halaman III DIPA, pengelolaan UP dan capaian output. IKPA KPPN merupakan agregat dari nilai IKPA seluruh Satuan Kerja. Oleh karena itu mari kita sama-sama menjaga nilai IKPA KPPN sekaligus menjaga nilai IKPA Satuan Kerja kita sendiri. Beberapa hal yang perlu kita lakukan dan perhatikan adalah pertama Perencanaan melalui penjadwalan kegiatan dan pencairan dana yang baik disertai dengan revisi DIPA yang terkendali dapat mendorong penyerapan anggaran secara lebih proporsional dan memitigasi penumpukan  belanja di akhir tahun, Eksekusi anggaran yang baik ditentukan oleh perencanaan yang baik, Kedua mempercepat berbagai aktivitas yang relevan dengan pencapaian output melalui koordinasi dan komunikasi yang intensif antar pihak terkait, serta menyiapkan mekanisme pembayaran yang tepat untuk setiap aktivitas/kegiatan. Begitu pula dengan Pengelolaan UP dan TUP, diminta kepada para KPA agar melakukan monitor dan pengawasan terhadap rencana penggunaan UP dan TUP, sebelum dimintakan ke KPPN, sehingga tidak ada kas mengganggur (idle cash) pada Bendahara. Sementara untuk capaian Output  walaupun nilai di triwulan I 2023 sudah menunjukan nilai yang cukup bagus tapi diharapkan agar kinerjanya tetap ditingkatkan, pertama dari sisi komponen ketepatan waktu penyampaian nilai (30 persen) kemudian komponen ketercapaian rincian outputnya (RO) nilai (70 persen). Juga terkait perkembangan implementasi digipay Satu-Marketplace, untuk meningkatkan transaksi penggunaan digipay satu di wilayah Kabupaten Sinjai, KPPN menyampaikan langkah-langkah untuk mendukung digipay, satu diantaranya mendorong satker pengelola UP untuk bisa menggunakan pembayaran belanja via digipay minimal 1 kali transaksi setiap bulan, memonitoring penggunaan digipay setiap bulan serta pemberian apresiasi/penghargaan kepada satker dengan pengguna digipay volume dan jumlah transaksi terbanyak. Setelah itu acara dilanjutkan dengan pemaparan dan diskusi, bersama KPA, yaitu pemaparan atas strategi dan langkah-langkah yang dilakukan satker dalam upaya pencapaian nilai IKPA yang maksimal. Adapun satker yang memaparkan adalah : satker Polres Kab.Sinjai (Bapak Rachmat Sumekar), satker Rumah Tahanan Negara Sinjai (Bapak Ismail Rahim), Satker Kejaksaan Negeri Sinjai (bapak Ardie Abustan) dan satker Kementerian Agama Sinjai (Bapak Syamsuddin). Kepala KPPN menanggapi bahwa semoga apa yang telah dan akan dijalankan oleh satker akan dapat meningkatkan nilai IKPA menjadi lebih baik lagi. Pada akhir materi, Arif menyampaikan bahwa walaupun masih ada beberapa kendala yang ada, kita patut bersyukur karena  nilai IKPA KPPN Sinjai sebagai BUN yang merupakan akumulasi  dari nilai IKPA seluruh satker wilayah Kab.Sinjai Tahun 2022 secara Nasional berada pada urutan ke 8 (delapan) dengan nilai 97,35 dengan predikat “Sangat Baik”. "Saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada para KPA atas kerja keras dan kerja samanya, kita harapkan bersama  semoga pada periode tahun ini nilai IKPA kita bisa tingkatkan dan menjadi lebih baik lagi," pungkasnya.

Sumber: