Rumor Pj Gubernur Perlu Restu Klan Sulaiman

<strong>DISWAY, MAKASSAR --</strong> Beredar rumor bahwa calon Penjabat (Pj) Gubernur Sulawesi Selatan perlu restu dari klan Sulaiman. Meski masa jabatan Gubernur Andi Sudirman Sulaiman berkahir pada 5 September 2023, namun pengaruh kakaknya, Andi Amran Sulaiman yang merupakan mantan Menteri Pertanian disebut - sebut masih cukup besar di pusat. Ini tidak lepas dari kedekatannya dengan sejumlah petinggi di republik ini. Di sisi lain, Amran Sulaiman memiliki hubungan cukup dekat dengan PDI Perjuangan sebagai partai penguasa, ini ditandai dengan Andi Sudirman yang berstatus kader partai berlambang kepala banteng itu. Pengaruh Amran juga ditopang dengan finansial yang kuat. Rumor ini pun diperkuat dengan kepemimpinan tunggal Andi Sudirman Sulaiman sebagai Gubernur Sulsel setelah Nurdin Abdullah ditangkap KPK. Sebagai Wakil Nurdin Abdullah, Andi Sudirman diangkat menjadi Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur, kemudian berstatus defenitif. Dinamika kala itu, opsi pengusulan Wakil Gubernur oleh partai pengusungnya, PDI Perjuangan, PKS dan PAN, tidak dapat terealisasi hingga batas waktu deadline, akhirnya Andi Sudirman dilantik seorang diri oleh Presiden Jokowi. Tidak sedikit spekulasi bermunculan bahwa ada Amran berada dibalik skenario kepemimpinan tunggal tersebut. Menjelang pengisian Pj Gubernur Sulsel yang tahapannya mulai berjalan di DPRD Sulsel hingga 9 Agustus 2023, beragam spekulasi lagi - lagi kembali muncul. Beredar rumor bahwa pengisian Pj berpotensi terjadi pola yang sama ketika gagalnya pengusulan posisi Wagub. Isu ini pun telah berkembang di lingkup DPRD Sulsel. Salah seorang Legislator menyebutkan, bahwa beberapa nama telah mencuat yang mendapat sinyal dari klan Sulaiman. Antaranya Direktur Jenderal Politik dan Pemerintahan Umum Depdagri, Bachtiar, yang merupakan satu kampung Amran Sulaiman dari Kabupaten Bone. "Pak Bachtiar ini kabarnya akan menjadi Pj Gubernur di Jawa Barat. Tapi yang ini (klan Sulaiman,red) maunya di sini (Sulsel). Itu informasi yang saya dapat," ujar sumber media ini yang namanya enggan dimediakan. Namun ia enggan memastikan informasi tersebut. Dalam pengusulan Pj Gubernur Sulsel ke Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri), DPRD Sulsel sudah memberikan sinyal untuk satu suara. Mayoritas menginginkan Pj Gubernur merupakan putra daerah. Ada beberapa putra daerah memenuhi syarat administrasi menjadi calon Pj atau berpangkat eselon I. Selain Bachtiar, ada nama Laksamana Muda TNI  Abdul Rivai yang mengemban jabatan Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman Kemenko Polhukam, ini juga sekampung dengan Amran Sulaiman dari Bone. Nama lainnya adalah mantan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sulawesi Selatan Jufri Rahman yang sekarang menjabat Staf Ahli Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi (Menpan-RB). Jufri Rahman dikenal cukup dekat dengan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan satu kampung dari kabupaten Gowa. Wakil Ketua I DPRD Sulsel, Syaharuddin Alrief mengatakan, pengusulan Pj Gubernur pihaknya berupaya mendorong putra daerah yang tengah mengabdi di Kementrian. " Saya baca (di media) orang Sulsel yang mengabdi di Kementrian ada beberapa nama yang muncul. Soal nama itu silakan dicari dulu sebagai bahan masukan masyarakat ke DPRD Sulsel dan tahapannya di DPRD Sulsel tentu semua fraksi punya hak untuk mengusulkan," ucapnya. Senada Wakil Ketua III DPRD Sulsel, Ni'matullah Erbe menyebutkan, pengusulan Pj mengedepankan putra daerah. Alasannya putra daerah telah mengetahui kondisi daerah ini. " Karena kami ini Demokrat sedang mendeteksi tokoh-tokoh kita yang memenuhi syarat administrasi. Saya kira, kalau kami di Demokrat akan mengusung atau mengusulkan di orang-orang tersebut. Kita pasti orang Sulsel yang kita mau dorong," ujarnya. " Menurut saya itu salah satu fungsi kita bagaimana membuat orang-orang kita yang berkarir di Jakarta itu dilihat, muncul namanya. Persoalan apakah dipilih atau tidak itukan urusannya. Tetapi tugas kita di daerah adalah mendorong, supaya kariernya bisa lebih baik," tegas Ni'matullah menambahkan. Berdasarkan Permendagri nomor 4 tahun 2023, DPRD Sulsel memiliki kewenangan mengusulkan tiga nama calon Pj. Namun berdasarkan rapat pimpinan di DPRD Sulsel mereka berusaha mengusulkan satu nama ke Kemendagri. Maka pimpinan DPRD melakukan konsultasi ke Kemendagri untuk menyelaraskan regulasi, Senin kemarin, (31/7/2023). (BAR)

Sumber: