Diduga Penuhi Pokir Anggota DPRD, Ribuan ASN di Bone Tak Menerima TPP sampai 2024

<strong>diswaysulsel.com, BONE </strong>- Aparatur Sipil Negara (ASN) sepertinya tahun ini harus gigit jari. Pasalnya TPP yang menjadi hak mereka harus ditunda hingga tahun depan. Hal tersebut diduga untuk memenuhi tuntutan Pokok Pikiran (Pokir) para anggota DPRD Bone. Tak tanggung-tanggung Pemerintah Kabupaten Bone harus menngelontorkan dana puluhan milyar untuk  memenuhi tuntutan para anggota DPRD. Ironisnya yang harus jadi korban adalah ASN di karenakan Tambahan Penghasilan Pegawai  (TPP) yang sudah menjadi hak ASN setiap bulannnya harus ditunda. Yang cukup menjadi sorotan beberapa kalangan saat ini adalah di tengah carut marutnya kondisi keuangan pemerintah Kabupaten Bone saat ini, para anggota DPRD malah ngotot untuk dipenuhi semua pokirnya dan tidak lagi memikirkan hak dari para ASN yang mengusulkan agar TPP ASN  ditunda pembayarannya agar Pokir terpenuhi. Menurut Budiman, Salah satu pemerhati kebijakan dan keuangan Daerah Bone, jika DPRD Bone sudah terang-terangan  memperlihatkan ke egoisannnya dan tidak lagi memikirkan  kepentingan ASN  demi untuk memenuhi pokirrnya. "Seharusnya  sebagai wakil rakyat, mereka wajib legowo dengan kondisi keuangan Pemkab Bone yang tidak memaksakan  pemenuhan pokirnya. Kasian ASN, mereka yang harus dikorbankan karena TPPnya tertunda. Dan bahkan ada salah anggota DPRD Bone terang-teeangan meminta agar TPP itu ditiadakan demi untuk memenuhi pokirrnya,” kata Budiman, Selasa (3/10/2023). Budiman juga merasa tidak habis pikir dengan sikap pemerintah daerah yang dinilainya cukup berani mengambil kebijakan de gambtetap memaksakan untuk memenuhi tuntutan lomirnlara anggkta DPRD Bone  dengan mengorbankan hak ASN. "Ini ada apa sebenarnya ,padahal mereka sadar jika hal itu dipaksakan dampkanyabkedelan selain mengorbankan ASN juga  berdampak  pada keuangan daerah kedeoannselajn itu tidak menutup kemungkinan hal ini  bisa saja akan menjadi malapetaka besar bagi mwreka jika pihak  APH jeli  melihat hal ini," jelasnya. Selain Budiman, Ramdhani, salah satu tokoh pemuda dan aktivis muda Bone juga sangat menyayangkan atas hal itu. Demi memenuhi tuntutan Pokir anggota DPRD Bone, belasan ribu ASN harus dikorbankan. "ini sungguh sangat memprihantikan. Di mana wakil kita sudah tidak lagi berpihak kepada kepentingan orang banyak dan sudah memikirkan kepentingan pribadinya saja,” terangnya. Selain menyoroti soal  TPP. ASN yang dikorbankan demi untuk Pokir. Beberapa kalangan juga  meributkan soal  dugaan adanya dana sebesar Rp 4 Milyar yang  digelontorkan oleh Pemkab Bone untuk membantu rehab salah satu gedung di Mapolres Bone. Selain dugaan aliran dana Rehab tersebut, beberapa  aliran dana yang nilainya Milyaran juga diduga digelontorkan dibeberapa kantor di luar dari lingkup pemerintahan KabPoaten Bone. "Jangan –janagan aliran dana tersebut  sebagai dana tutup mata dan telinga,”  jelasnya. Sementara terkait dengan ditundanya TPP ASN , A. Ikbal  Walinonon, sebelumnya pernah menjelaskan  disaat masih menjabat sebagai Kabid Anggaran bahwa TPP ASN itu tidaklah dihapus namun ditunda hingga tahun depan tahun 2024. “Kepengurusan tersebut sudah diputuskan disaat rapat  Banggar DPRD dan TAPD Bone bahwa  pembayara akan dilakukan pada Januari 2024. Dan tidak ada perubahan sama sekali tetap dibayarkan sesuai dengan besaran yang telah ditetapkan," jelasnya. (Subaer)

Sumber: